Jakarta – Kasus kematian akibat demam berdarah terus terjadi. Hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Berdasarkan laporan, dari 456 kabupaten/kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD terjadi di 174 kabupaten/kota di 28 provinsi.

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024. Pada Juli 2024, kemarau diprediksikan terjadi di sebagian pulau Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Utara. Sedangkan pada Agustus 2024, kemarau diprediksi terjadi di sebagian Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian besar pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran Pambudi menyampaikan, kemarau diperkirakan akan meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk. Sebab, nyamuk akan sering menggigit ketika suhu meningkat.

 

“Jadi, kita dapat penelitian, waktu suhunya 25 derajat celcius itu nyamuk menggigitnya 5 hari sekali. Tapi, kalau suhunya 20 derajat celcius, nyamuk akan menggigit 2 hari sekali. Ini dapat meningkatkan potensi kasus terjadi saat Juli dan Agustus saat suhu udara tinggi,” kata Direktur dr. Imran Pambudi, Jurmat 14 Juni 2024. Imran mengatakan, kasus DBD di Indonesia mengalami pemendekan siklus, yang mengakibatkan peningkatan Incidence Rate (IR) dan penurunan Case Facility Rate (CFR). “Terjadi pemendekan siklus tahunan dari 10 tahun menjadi 3 tahun bahkan kurang, yang disebabkan oleh fenomena El Nino,” kata dr. Imran.

 

Kasus DBD berhasil diturunkan sekitar 35% pada 2023 dan awal 2024. Kendati demikian, pada minggu ke-22 2024, kasus DBD kembali mengalami kenaikan mencapai 119.709 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan total kasus DBD pada 2023 yang mencapai 114.720 kasus. Jumlah kasus DBD saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun 2023.

 

Meskipun kasus DBD meningkat, jumlah kasus kematian akibat DBD menunjukkan penurunan. Pada 2023, jumlah kematian akibat DBD mencapai 894 kasus, sedangkan pada 2024 minggu ke-22 terdapat 777 kasus kematian.

 

“Kunci penangananya yang saya lihat di DKI ini, begitu terdeteksi demam berdarah langsung masuk rumah sakit untuk diopname karena kalau pulang akan susah dilakukan monitoring, yah, monitoring kebocoran cairannya itu susah. Itulah kunci untuk menurunkan case facility rate seminimal mungkin,” kata  Imran. [][

 

Makkah – Tim asistensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Rabu 12 Juni 2024,  berkumpul di Ruang M Klinik Kesehatan Haji Makkah untuk membahas persiapan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tim ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Azhar Jaya, SKM, MARS.

 

Dalam pertemuan tersebut, dr. Azhar Jaya menekankan pentingnya hubungan yang baik antara Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) dan pembimbing ibadah haji. Ia menambahkan, TKHK dan pembimbing ibadah haji juga harus sepakat bahwa sebagian besar jemaah Indonesia memiliki risiko kesehatan tinggi. “Memang ada orang yang mau meninggal di Makkah, tapi tugas kita adalah membawa kembali mereka ke Indonesia dengan selamat,” kata dr. Azhar Jaya.

 

Azhar menjelaskan, peningkatan angka kematian menunjukkan kondisi fisik jemaah yang tidak prima. Untuk itu, Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama akan mengambil kebijakan untuk mengkoordinasikan pembatasan aktivitas umrah.

 

Ia menyarankan jemaah berisiko tinggi cukup dua kali umrah yang terdiri dari satu umrah wajib dan satu umrah sunnah. “Terlebih, untuk 3 hari ke depan umrah sebaiknya dihentikan supaya kondisi prima menjelang Armuzna dan jemaah bisa melaksanakan ibadah puncak haji,” kata dr. Azhar.

 

Kepada jemaah yang tidka dalam kategori risiko tinggi, dr. Azhar menyarankan agar menunaikan shalat di Masjidil Haram maksimal dua kali sehari agar tidak mengabaikan waktu makan di hotel.

 

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Dr.dr. Iwan Dakota, Sp.JP (K) mengatakan, pembatasan aktivitas fisik yang berlebihan ini perlu dilakukan karena banyaknya kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Upaya lain yang perlu dilakukan terkait kematian karena jantung, yakni menjaga keteraturan konsumsi obat.

 

“Tugas kita adalah mengantar jemaah sebaik mungkin untuk melaksanakan puncak haji membatasi aktifitas fisik yang berlebih dan jangan lupa untuk meminum obat secara teratur,” kata Dr. dr. Dakota, Sp.JP (K).

 

Pada kesempatan tersebut, Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya dari RSUP Persahabatan dr. Muhamad Fahmi Alatas, Sp.P(K) mengatakan, jemaah haji Indonesia memiliki semangat tinggi dalam menjalankan ibadahnya. “Bukan hanya wajib tapi yang sunnahnya juga, bahkan melebihi dari jemaah negara lain,” kata dia.

 

Namun, dokter Fahmi menyarankan jemaah haji untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan udara terbuka untuk menghindari kelelahan yang dapat menurunkan imunitas sehingga mudah terinfeksi. Ia juga meminta jemaah haji untuk segera berobat saat memiliki gejala seperti batuk. “Jangan menunggu sampai parah, dan mulai berhenti merokok saat menjalankan ibadah haji dan diteruskan ketika kembali ke Tanah Air,” ujarnya. [kemses]

Makassar – TNI Angkatan Darat terus mengembangkan rumah sakit di seluruh Nusantara yang mereka miliki. Salah satu rumah sakit yang terus berkembang tersebut adalah RS Pelamonia yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 27, RS Pelamonia menjadi rumah sakit rujukan, khususnya anggota TNI AD dan keluarga mereka, yang berada di Sulawesi  dan Indonesia Bagian Timur khususnya.

Kepala RS Pelamonia, Makassar, Dokter Fenty Alvian Amu

Kepala RS Pelamonia, Makassar, Dokter Fenty Alvian Amu

Tapi tentu bukan berarti hanya keluarga tentara dan keluarga mereka yang bisa berobat di rumah sakit yang sudah berdiri sejak 1917 itu, masyarakat awam atau masyarakat umum pun, siapa pun dia, bisa berobat dan memeriksakan kesehatannya di sini. “Para peserta BPJS bisa berobat di rumah sakit Pelamonia,” kata Kepala Rumah Sakit Pelamonia, Kolonel Fenty Alvian Amu kepada wartawan Fokussehatnews, Selasa, 11 Juni 2024.  Fenty baru sekitar setahun dipercaya memegang rumag sakit tersebut. Alumnus Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia kelahiran Gorontalo tersebut memiliki keahlian dalam mengobati paru-paru. Fenty Alvian memang dokter spesialis paru.

 

RS Pelamonia, Makassar

RS Pelamonia, Makassar

Visi rumah sakit ini adalah “menjadi rumah sakit utama TNI di masyarakat dengan manajemen SMART hospital di Wilayah Indonesia Timur pada tahun 2027.”  Misi rumah sakit: menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan bermutu; Peningkatan mutu SDM; Peningkatan kualitas; Menjadi RS Pendidikan, serta menjadi SMART hospital.

 

Fasilitas Rumah Sakit

RS Pelamonia memiliki fasilitas pengobatan yang terhitung komplet, yakni, antara lain:

  1. Medical check up
  2. Cath Lab
  3. Fasilitas hemodialisa
  4. Unit Rehab medik

 

Berkaitan dengan penyakit-penyakit berat alias  katastropik atau penyakit berkategori  berbiaya mahal, RS Pelamonia, sesuai visinya, menerima pasien BPJS. Peserta BPJS memang sangat terbantu dalam pengobatan penyakit katastropik.

 

Menurut Direktur Utama BPJS, Ali Ghufron Mukti, penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, menempati penyakit yang menelan pembiyaan terbesar dana BPJS. Bagi kaum berada atau berpunya,  tentu tidak masalah untuk mengeluarkan uang untuk pengobatan jantung. Namun bagi warga miskin, misalnya, tanpa BPJS, tentu sulit bagi mereka untuk pengobatan jantung dengan memakai fasilitas alat medis canggih seperti cath lab. Dan di sinilah untungnya ada sistem BPJS. Siapa pun bisa segera berobat jantung sepanjang ia ikut sebagai peserta BPJS.

 

Dan di sinilah salah satu fasilitas RS Pelamonia yang bisa dimanfaatkan warga Sulawesi Selatan, adanya  cath lab bagi mereka yang memiliki masalah jantung. Dengan cath lab yang tersedia di rumah sakit ini, siapa pun warga Makassar atau Sulawesi Selatan dan sekitarnya, bisa berobat jika memiliki masalah jantung ke Rumah Sakit Pelamonia. [sabta]

 

Yogyakarta – BPOM mencanangkan replikasi inovasi BERPENDAR (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar) di Yogyakarta, Selasa, 4 Juni lalu. BERPENDAR merupakan salah satu bentuk inovasi BPOM yang diusung oleh Balai Besar POM di Yogyakarta untuk meningkatkan aksesibilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proses perizinan dengan melibatkan kolaborasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

 

Inovasi BERPENDAR telah masuk sebagai Top 99 inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023. Kementerian PANRB sebagai fasilitator replikasi inovasi telah memilih BERPENDAR untuk dapat direplikasi oleh unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BPOM. Inovasi ini dinilai telah berhasil mengimplementasikan kolaborasi pentaheliks dalam pendampingan UMKM pangan olahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

 

Bersamaan dengan pencanangan hari ini, juga dilakukan penandatanganan komitmen antara BPOM yang diwakilkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi dengan Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB sebagai simbolis pelaksanaan replikasi inovasi BERPENDAR. Sebanyak 20 UPT di lingkungan BPOM menyatakan komitmennya untuk mereplikasi inovasi ini agar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing UMKM di wilayah kerja masing-masing.

 

Sekretaris Utama BPOM Rita Mahyona dalam sambutannya mengingatkan kembali mengenai tujuan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Presiden RI, yaitu agar birokrasi tidak hanya menjadi tumpukan kertas, melainkan harus terus bergerak lincah dan berkolaborasi untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Saya harap komitmen ini tidak hanya simbolis dituangkan dalam bentuk dokumen, namun juga diimplementasikan secara nyata untuk mendorong UMKM di wilayah kerjanya agar dapat memperoleh nomor izin edar dan meningkatkan daya saingnya,” tutur Rita Mahyona.

 

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyampaikan apresiasi kepada BPOM yang selama ini telah aktif berkolaborasi dan menunjukkan aksi nyata dalam program reformasi birokrasi berdampak. “Ini khususnya dalam pembinaan inovasi dan praktik terbaik [best practice] pelayanan publik. Semoga kita dapat tetap berkolaborasi dengan solid ke depannya dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik prima kepada masyarakat,” ucapnya lebih lanjut.

 

Selepas penandatanganan komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan dengan diseminasi dan sharing session implementasi inovasi BERPENDAR oleh inovator dan kolaborator, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Paniradya Pati Kaistimewan DI Yogyakarta, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PPRTP BRIN), dan PT Sarihusada Generasi Mahardhika sebagai orang tua angkat dalam pendampingan UMKM pangan olahan di Yogyakarta. Selain itu, disampaikan pula success story inovasi pendampingan UMKM yang menjadi mitra inovator, yaitu Balai Besar POM di Surabaya dan Jakarta dengan inovasi Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur) dan UMKM Jawara. (HM. Chandra/BPPOM)

 

Makassar – Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Makassar, merupakan  salah satu rumah sakit ternama di Makassar. Berdiri sejak 1965, rumah sakit tipe B ini terletak di Jalan Letjen A. Mappaoudang No. 63 Makassar. Motto rumah sakit kepolisian ini adalah:  lebih baik, lebih cepat, dan lebih terjangkau. “Mereka yang berobat ke sini tidak hanya dari kalangan polri maupun keluarga polisi, juga masyarakat umum,” ujar Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar, Kombes dr. Bambang Triambodo Sp.B., Fin acs kepada media Fokussehatnews.com, Senin, 10 Juni 2024.

RS Bhayangkara, Makassar

RS Bhayangkara, Makassar

 

Sebagai rumah sakit tipe B. rumah sakit Bhayangkara menjadi rujukan pasien dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia bagian timur. Rumah sakit yang berpinsip “promoter dalam pelayanan, responsive dalam penanganan, integritas dalam bekerja, dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban” itu memiliki sejumlah fasilitas pelayanan medis yang terhitung lengkap. Yakni:

  1. Poliklinik saraf
  2. Poliklinik paru
  3. Poliklinik kandungan dan kebidanan
  4. Poliklinik kulit dan kelamin
  5. Poliklinik kejiwaan
  6. Poliklinik THT dan lain-lain.

 

Masyarakat awam dari manapun bisa datang untuk berobat jantung dengan memanfaatkan peralatan canggih –cath lab– milik RS Bhayangkara.

 

Berbeda dengan saat berdiri dulu, kini RS Bhayangkara memiliki gedung yang terhitung megah dengan jumlah perawat dan dokter memadai. Pada bulan Nov 2013 misalnya rumah sakit ini memiliki gedung berlantai tiga yang menjadi pusat administrasi dan juga ICU dan bedah. Gedung ini diresmikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan saat itu, Burhanuddin Andi.

 

Ada Fasilitas Cath Lab untuk Pengobatan Jantung

Salah satu fasilitas canggih yang dimiliki rumah sakit ini adalah cath lab. Cath lab sendiri dalam pengertian medis adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh spesialis jantung untuk melihat seberapa baik pembuluh darahmemberi suplai darah ke jantung dan untuk diagnosa kondisi jantung dan pembuluh darah. Sebenarnya istilah cath lab merujuk pada ruangan khusus tempat dilakukannya tindakan kateterisasi jantung, namun istilah ini secara awam juga sering dipertukarkan dengan nama tindakannya. Cath Lab dapat memberikan informasi mengenai seberapa baik jantung bekerja, menemukan permasalahan jantung dan dapat sekalian melakukan penanganan membuka arteri yang tersumbat.

 

Salah satu contoh cath lab

Salah satu contoh cath lab

 

Tidak murah biaya tindakan penyembuhan jantung. Dengan adanya BPJS kesehatan, maka masyarakat sangat terbantu jika harus melakukan operasi atau tindakan atas jantung mereka yang bermasalah. Masyarakat awam dari manapun bisa datang untuk berobat jantung dengan memanfaatkan peralatan canggih –cath lab– milik RS Bhayangkara.

 

Cath Lab RS Bhayangkara juga melayani masyarakat umum pengguna BPJS dari wilayah mana pun mereka berasal. “Kami melayani pengguna BPJS,” kata dokter Bambang.  Dokter alumnus Universitas Brawijaya ini dikenal sebagai dokter sekaligus kepala rumah sakit yang cekatan dan memperhatikan bawahan. Dokter Bambang menginginkan rumah sakit Bhayangkara yang dipimpinnya itu menjadi rumah sakit terbaik dengan visi dan misi seperti yang telah ditetapkan. (sab)

 

Jakarta – Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, MHK-IM mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Sebab, kasus COVID-19 masih terjadi pada masa endemi.

“Setelah pandemi berakhir, kita jadi endemi. Ada terus (yang sakit COVID-19), tapi kasusnya tidak banyak dan gejalanya tidak berat. Makanya, tetap waspada, jangan menurunkan kewaspadaan,” pesan Prof. Hinky, Kamis (6/6).

“Tetap rajin cuci tangan, pakai masker kalau batuk atau orang yang batuk harus pakai masker. Jangan terlalu lama di tempat kerumunan, jangan terlalu lama di tempat yang ventilasinya buruk. Itu protokolnya, seumur hidup mesti kita lakukan. Jangan menunggu sampai ada pandemi yang lain.”

Prof. Hinky menjelaskan, infeksi COVID-19 terjadi ketika terjadi gangguan keseimbangan pada tubuh. Proses terjadinya penyakit berawal dari interaksi antara agen penyakit (virus), manusia (host), dan lingkungan sekitarnya.

“Ada host, agen penyakit, dan daya tahan tubuh kita sama lingkungan. Kalau itu terganggu, ya, kita jatuh sakit. Jika kita divaksinasi walaupun terinfeksi, sakitnya tidak berat, tidak masuk ICU, tidak sampai sesak napas,” tegasnya.

“Virusnya akan ada terus dan virus berubah (bermutasi). Karena itu, kita mesti waspada terus, jangan lalai, jangan menganggap sudah divaksin bisa bebas, ya tetap waspada.

Vaksin bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah COVID-19. Faktor lain yang sama pentingnya, yakni perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memastikan sirkulasi udara yang baik.

“Itu semua ditambah vaksin. Sehingga meskipun sudah divaksinasi, tapi kalau tidak pakai masker, tidak menghindari kerumunan, ya, bisa saja kena. Kalau kita perhatikan, kita melaksanakan protokol kesehatan juga vaksinasi itu jauh lebih baik dari negara-negara lain di seluruh dunia,” kata Prof. Hinky.

Vaksin tidak Sebabkan Kekebalan Runtuh

Pada masa endemi COVID-19, hoaks seputar vaksin masih beredar luas di media sosial. Salah satu hoaks yang baru-baru ini beredar mengklaim bahwa melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak empat kali atau lebih akan meruntuhkan sistem kekebalan tubuh.

Menurut Ketua Komnas KIPI Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, klaim tersebut tidak benar. Prof. Hinky mengatakan, data menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan vaksinasi ulang justru memiliki risiko lebih rendah untuk terpapar COVID-19. Bahkan jika mereka terpapar, gejalanya biasanya ringan.

“Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksinasi ulang melemahkan sistem kekebalan tubuh,” tegas Prof. Hinky.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengeluarkan edukasi tentang manfaat vaksin COVID-19. Pertama, vaksin COVID-19 merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.

Kedua, vaksin COVID-19 mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

Ketiga, vaksin COVID-19 mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

Keempat, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka kekebalan kelompok akan tercapai sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19.

Tidak Ada Laporan Kematian Masif Akibat Vaksin

Klaim menyesatkan yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa penerima vaksin COVID-19 mRNA akan meninggal dalam 3 atau 5 tahun. Narasi mengenai prediksi kematian akibat vaksin mRNA ini keliru atau tidak benar.

“Setelah pemberian vaksin COVID-19 dilakukan Post-Marketing Surveillance (PMS), dilihat keadaan orang yang menerima vaksin. Apabila dihitung sekarang, sudah lebih dari 3 tahun vaksin itu diberikan,” jelas Prof. Hinky.

“Kalau ada kematian secara masif (akibat vaksin) pasti sudah ada datanya di Post-Marketing Surveillance. Sampai saat ini, belum ada laporan di jurnal atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang kematian masif setelah 3 tahun karena vaksin mRNA, tidak ada satupun laporannya. Di Indonesia, juga tidak ada laporan seperti itu.”

Pada 2022, sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa vaksin COVID-19 mRNA dapat menyebabkan kematian pada lansia di atas 70 tahun dalam 2 hingga 3 tahun setelah vaksinasi. Pernyataan dalam video tersebut adalah tidak benar.

Hingga kini, belum ada hasil penelitian yang dapat membuktikan kematian pasca-vaksinasi disebabkan oleh vaksin secara langsung. Kasus kematian pasca-vaksinasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, hormon, dan penyakit bawaan.

“Itu juga tidak benar, ya. Kematian lansia mungkin akibat komorbid atau memang dia terinfeksi COVID-19. Sampai sekarang, tidak ada laporan soal vaksin COVID-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia,” ucap Prof. Hinky. [kemenkes]

POST TAGS:

Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menjamin jumlah tempat tidur di rumah sakit (RS) tidak akan berkurang setelah  sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diterapkan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Dante menyatakan hal ini saat rapat kerja bersama Dirut BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Komisi IX DPR, Kamis, 6 Juni 2024.

 

Menurut Dante Pemerintah telah melakukan sejumlah pembaruan menyangkut  kesiapan RS Nasional dalam implementasi KRIS hingga 20 Mei 2024. “Jadi implementasi KRIS ini akan dilakukan dan memberikan kekhawatiran akan kehilangan jumlah tempat tidur ini tidak akan terjadi,” kata  dia

 

Wakil Menteri ini memperkirakan  609 rumah sakit yang tidak mengalami kekurangan tempat tidur saat KRIS diterapkan. Kemudian, rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat tidur sebanyak 292 RS. Ada pun yang lain menurut dia hanya sedikit, sekitar satu atau dua tempat tidur.

 

Berdasar  survei, lanjut Dante,  sebanyak 2.316 rumah sakit atau 79,05 persen sudah memenuhi 12 kriteria KRIS. Kemudian, sebanyak 363 RS sudah memenuhi 11 kriteria, sebanyak 43 rumah sakit memenuhi 10 kriteria, 272  memenuhi 9 kriteria, dan 63 rumah sakit belum memenuhi kriteria KRIS. []

 

POST TAGS: