MENU
mobile-logo

14:06

Jakarta  – Tibanya Cath Lab baru di RSUD Ciawi yang terletak di Jalan Raya Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor telah menuai kontroversi di saat pemerintah sibuk dalam penanganan Covid-19 yang membutuhkan pembelanjaan besar. Saat ini sebenarnya  RSUD Ciawi telah memiliki layanan Cath Lab melalui pihak ke-3 dengan bentuk kerja sama operasional (KSO) dengan alat yang terhitung baru juga. Kerja sama ini tanpa pembiayaan pembeliaan alat yang dibebankan kepada pihak RS.

 

Kepada wartawan, saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Pimpinan perusahaan KSO SMU Healthcare, Edward, menjelaskan seputar kerjasama dengan pihak RSUD Ciawi.

“Hubungan kami baik kok dengan managemen RS Ciawi. Rata-rata pasien Cath Lab  sampai Oktober sekitar 35 orang.  Khusus November, ada 82 pasien. Kalau kemampuan kapasitas mesin Cath Lab yang ada ini (hasil KSO, red) belum kewalahan karena kapasitas per mesin bulannya di angka 150,” kata Edward. Ketika ditanya terkait kenapa pihak RS membeli alat Cath Lab tambahan dengan merk Philips, Edward engan untuk berkomentar karena menurutnya itu adalah kebijakan internal rumah sakit.

 

Perihal adanya Cath Lab baru pada rumah sakit Ciawi ini, kepada Fokusehatnews, seorang pengamat kesehatan bidang intervensi jantung mengatakan, “tidak perlu ada alat Cath Lab baru kalau masih performa jumlah pasien seperti itu. Tunggu konstan dulu paling tidak mendekati 80% dari kapasitas alat yang ada, baru opsi pengadaan diajukan. Apalagi di RS yang sudah punya,” katanya.  Menurut dia sebaiknya  “titik”  alat Cath Lab baru ada di lokasi yang lain sehingga radius jangkauan bisa semakin besar. “Ini mempermudah pasien ketimbang harus jauh-jauh ke titik yang sama,” katanya.

 

Sebelumnya, Kepala RS Ciawi, Dokter M. Tsani menyatakan sebagai rumah sakit rujukan, kebutuhan Cath Lab ini sudah dilakukan kajian. “Cath Lab ini diperlukan juga untuk pelayanan vascular, pelayanan bedah syaraf, pelayanan urologi, pelayanan manajemen nyeri intervensi dan  pelayanan radiologi intervensi,” katanya. Di luar itu, ujarnya, juga untuk meningkatkan pelayanan cito atau emergensi 24 jam.

 

Pernyataan Tsani sebelumnya ini telah menuai kritik baik akan penggunaan anggaran kesehatan di kabupaten bogor.  Seorang pengamat kesehatan menyatakan bahkan menyatakan,kehadiran alat Cath Lab baru ini bisa menjadi ajang transaksi yang dipertanyakan dan harus diaudit oleh BPK. Ia menyarankan, proses izin Bapeten nya ditangguhkan sampai pemeriksaan selesai atau kebutuhan pasien sudah tidak bisa terlayani. “Sebaiknya alat ini dipindahkan ke RS lain di kabupaten yang sama, namun yang telah mencapai tahap kesulitan dalam memenuhi pelayanan,”  ujarnya.

 

Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga Ketua  Komisi IV, Muadz Khalim,  menyatakan pihak RS Ciawi sudah memberitahu perihal kehadiran Cath Lab baru dan tujuan alat itu di RS Ciawi. “Sudah saya panggil direkturnya,” kata Khalim, wakil rakyat dari Fraksi PDIP yang dikenal sosok pembela masyarakat kecil ini.

Sebagai catatan Cath Lab baru miliki RS Ciawi ini, menurut pengamat kesehatan tersebut,  menghabiskan dana sekitar Rp 20 miliar. Nilai itu belum termasuk biaya renovasi dan persiapan lainnya. “Biaya servis kontrak setelah garansi habis, per tahunnya bisa mencapai 10% harga dari alat. Karena itu, pembelian alat ini dinilai sebenarnya masih tak diperlukan,”  kata pengamat kesehatan tersebut .[]

POST TAGS:

08:33
Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus pertama COVID-19 varian omicron di Indonesia pada Kamis (16/12). Kasus pertama omicron ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
”Kementerian Kesehatan telah mendeteksi seorang pasien terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember, data-datanya sudah kita konfirmasikan ke GISAID dan telah dikonfirmasi kembali dari GISAID bahwa memang data ini data sequencing Omicron,” kata Menkes dalam keterangan pers perkembangan pandemi COVID-19.
Menkes merinci para petugas kebersihan Wisma Atlet diambil sampel rutin pada 8 Desember 2021. Hasil pemeriksaan keluar tanggal 10 Desember 2021 didapati 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19.
Ketiga sampel selanjutnya dikirim ke Balitbangkes untuk dilakukan Whole Genome Sequencing (WGS). Hasil pemeriksaan sampel keluar tanggal 15 Desember dan didapati 1 dari 3 sampel terkonfirmasi positif varian Omicron. ”Ada 3 petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif Omicron adalah satu orang,” terang Menkes.
Seluruhnya kini telah menjalani karantina di Wisma Altet. Ketiga dalam kondiri sehat, tanpa ada gejala, tanpa batuk, dan tanpa demam. Dari hasil pemeriksaan PCR juga hasilnya telah negatif.
Selain temuan kasus konfirmasi varian Omicron, Kementerian Kesehatan juga mengidentifikasi adanya 5 kasus probable Omicron. Kelimanya telah dikarantina dan sudah dilakukan pemeriksaan khusus yang sudah dikirimkan Balitbangkes. Hasilnya akan diketahui 3 hari mendatang untuk melihat apakah sampel tersebut positif omicron atau bukan.
”Dengan pemeriksaan khusus SGTF, kita mendeteksi 5 kasus probable omicron 2 kasus warga Indonesia yang baru balik dari Inggris dan AS, 3 lainnya WNA dari Tiongkok yang ke Manado yg sekarang dikarantina di Manado,” tutur Menkes.
Menkes mengatakan bahwa penyebaran Omicron terbukti sangat cepat. Di Inggris misalnya dari 10 kasus/hari saat ini sudah mencapai 70.000 kasus/Hari. Jauh lebih tunggi dari puncak kasus di Indonesia pada bulan Juli di angka 50.000 kasus/hari.
Terkait dengan temuan ini, Menkes Budi mengimbau masyarakat untuk tidak perlu panik dan tetap tenang. Yang terpenting segera melakukan vaksinasi COVID-19 terutama untuk kelompok rentan dan lansia serta tidak perlu bepergian ke luar negeri jika tidak mendesak, serta terus tegakkan protokol kesehatan 5M, dan memperkuat 3T.
”Kedatangan varian baru dari luar negeri yang kita identifikasi di karantina, menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita atas kedatangan varian baru cukup baik, perlu kita perkuat. Jadi wajar kalau harus stay 10 hari di karantina. Tujuannya bukan untuk mempersulit orang yang datang, tapi melindungi seluruh masyarakat Indonesia,”  kata Menkes (sumber Kemenkes)
)
POST TAGS:

07:28

Oleh: Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch

 

Penetapan Indonesia sebagai Presiden G20 untuk tahun 2022 dilakukan saat KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 lalu. Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Ini menjadi kebanggaan bangsa kita. Tema yang diusung adalah Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema ini diharapkan semua rakyat Indonesia, khususnya, bisa pulih bersama-sama dan menjadi lebih kuat.

 

Tema ini diharapkan terimplementasi dengan baik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang tertinggal dibelakang dalam proses pemulihan dan proses menjadi lebih kuat. Jamina sosial adalah satu satu instrument yang dapat mendorong seluruh rakyat bersama-sama pulih dan menjadi lebih kuat.

 

Presiden seharusnya mengimplementasikan kata “together” dan “stronger” untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segmen rakyat tertentu saja,

 

Namun tema tersebut tidak selaras dengan kebijakan Pemerintah di bidang jaminan sosial, khususnya jaminan sosial bagi rakyat miskin. Per 15 Nopember lalu jumlah orang miskin di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI sebanyak 84 juta, menyusut sekitar 12 juta orang dibandingkan kepesertaan di awal Januari 2021 lalu, yang waktu itu berjumlah 96.1 juta orang. Rakyat miskin dengan sepihak dikeluarkan Kementerian Sosial, tanpa verifikasi dan tanpa membangun komunikasi dengan rakyat miskin tersebut.

 

Demikian juga pekerja miskin masih belum mendapat program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di BPJS ketenagakerjaan yang siudah 2 tahun ini dijanjikan Pemerintah. Sampai saat ini Pemerintah belum ada rencana mengalokasikan dana di APBN untuk menjamin pekerja miskin di program JKK dan JKM yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

 

Kontras dengan hal ini, Pemerintah justru sudah mengalokasikan dana sekitar Rp. 950 miliar (terberitakan dalam running text sebuah TV nasional) untuk mensubsidi iuran pekerja formal dalam Program jaminan sosial baru yang bernama Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

 

Orang mampu seperti pekerja formal disubsidi dapat JKP sehingga pekerja formal tambah lengkap perlindungan jaminan sosialnya, yaitu dari program JKN, JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) serta akan mendapat JKP (dimulai di bulan Februari 2022 nanti setelah mengiur 12 bulan dari februari 2021), tetapi pekerja miskin hanya untuk mendapatkan JKK JKM saja sulitnya minta ampun.

 

Bagaimana implementasi kata “together” dan “stronger” untuk rakyat miskin, di tengah diskriminasi perlindungan kepada masyarakat miskin khususnya peserta PBI di JKN dan pekerja miskin yang belum mendapat JKK JKM, yang dilakonkan Pemerintah saat ini. Bagaimana rakyat miskin dapat mengakses jaminan pembiayaan Kesehatan ketika sakit namun status kepesertaannya nonaktif di JKN, bagaimana pekerja miskin dapat pengobatan yang layak ketika mengalami kecelakaan kerja yang kerap kali ditolak oleh program JKN?

 

Presiden seharusnya mengimplementasikan kata “together” dan “stronger” untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segmen rakyat tertentu saja, dan bila mengacu pada Pasal 5 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM justru yang harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih dari Pemerintah adalah masyarakat rentan (seperti rakyat miskin, disabilitas, lansia, dsb), yaitu mendapatkan perlindungan berupa jaminan sosial, bukan pekerja mampu atau masyarakat mampu.

 

Jangan sampai si miskin tertinggal dibelakang (“The Poor Left Behind”) dalam arak-arakan presidensi G20 yang sangat bergensi dan menjadi kebanggaan bangsa kita. []

Pinang Ranti, 14 Desember 2021

 

POST TAGS:

08:58

Jakarta – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Ciawi, Kabupaten Bogor, Dokter M.Tsani Musyafa,   menegaskan tetap memegang  perjanjian yang dibuat perihal fasilitas cath lab (perangkat antara lain untuk operasi jantung) dengan pihak ke tiga yang ada di rumah sakit Ciawi. “Kami dengan pihak KSO sudah melakukan adendum perjanjian kesepakatan dengan terkait cath lab baru, sehingga tidak ada permasalahan yang muncul ketika dilaksanakan operasional cath lab yang baru,” kata Tsani

 

Pernyataan Tsani tersebut berkaitan dengan tibanya cath lab baru untuk rumah sakit RS Ciawi beberapa waktu lalu. RS Ciawi terletak di Jalan Raya Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor.

 

Sebelumnya RS Ciawi sejak sekitar tiga tahun lalu telah memiliki cath lab yang terhitung canggih –dengan sistem KSO- untuk melayani pasien jantung, khususnya untuk warga kabupaten Bogor yang berada di wilayah selatan. Keberadaan cath lab dengan pihak ke-3 ini sangat membantu RS Ciawi dalam membantu pasien jantung. Apalagi RS ini  merupakan salah satu rumah sakit rujukan. Kabupaten Bogor memiliki dua rumah sakit tipe B,yakni RSUD Ciawi dan RSUD Cibinong.

 

Keberadaan cath baru tidak menyingkirkan cath lab lama..

 

Dari sisi penggunaan, sebenarnya cath lab yang ada masih sangat cukup untuk melayani atau melakukan tindakan jantung terhadap seorang pasien jantung. Rata-rata sebulan sekitar 30 orang dilakukan tindakan menggunakan cath lab ini. Padahal, kapasitasnya bahkan bisa di atas 100. Karena itulah pengadaan cath lab baru itu, menurut seorang pengamat kesehatan, sesungguhnya masih tidak perlu untuk hal-hal berkaitan dengan tindakan jantung.

 

Dokter M. Tsani menyatakan sebagai rumah sakit rujukan,  kebutuhan cath lab ini sudah dilakukan kajian. “Cath lab ini diperlukan juga untuk pelayanan vascular, pelayanan bedah syaraf, pelayanan urologi, pelayanan manajemen nyeri intervensi dan  pelayanan radiologi intervensi,” katanya. Di luar itu, ujarnya, juga untuk meningkatkan pelayanan cito atau emergenci 24 jam. Menurut Tsani RSUD Ciawi satu-satunya rumah sakit di Jabodetabek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam layanan Manajemen Nyeri. “Keberadaan cath baru tidak menyingkirkan cath lab lama karena karena kami masih membutuhkannya untuk menghadapi peningkatan kebutuhan layanan yang berkembang,” ujarnya. [ksab]

POST TAGS: