MENU
mobile-logo

19:26

Jakarta – Dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang penanganan tumbuh kembang anak yang dikaitkan dengan penggunaan suplemen kesehatan, BPOM, Jumat, 23 Februari 2023, menyelenggarakan Webinar bertajuk “Perlukah Suplemen Kesehatan Pada Tumbuh Kembang Anak?”

 

Kegiatan ini berfokus pada materi tentang pemilihan dan penggunaan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat, dan bermutu pada tumbuh kembang anak. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi 2), Mohammad Kashuri, dalam  sambutannya menyampaikan tentang peran suplemen kesehatan terhadap kondisi stunting, temuan suplemen kesehatan yang overclaim, serta bagaimana caranya mendapatkan suplemen kesehatan yang dibutuhkan anak.

 

“Pada dasarnya suplemen kesehatan bukan untuk mengobati, tapi sifatnya membantu. Tidak boleh dikonsumsi terus-menerus karena beban organ vital kita ada kapasitasnya, sehingga butuh konsultasi pada ahlinya,” ujar Kashuri.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan sharing session bersama narasumber yang mumpuni di bidang suplemen kesehatan dan tumbuh kembang anak, antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Utama BPOM, Reri indriani; dokter spesialis anak, dr. Ariani Dewi Widodo; feeding therapy Jakarta, dr. Dyah Arum K, dan influencer, Tasya Kamila.

 

Pada sesi awal, PFM Ahli Utama BPOM, Reri indriani membawakan materi tentang “Suplemen Kesehatan Aman Untuk Tumbuh Kembang Anak: Bagaimana Memilih Suplemen Kesehatan Yang Terbaik untuk Anak”. Ia menjelaskan tentang suplemen kesehatan yang kini mengalami pertumbuhan daya jual karena masyarakat mulai sadar tentang pencegahan. Selain itu, juga dijelaskan tentang kriteria kondisi anak yang membutuhkan asupan suplemen kesehatan, serta jenis suplemen kesehatan apa saja yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.

 

Dokter Spesialis Anak, dr. Ariani Dewi Widodo yang membawakan materi “Apakah Anak Perlu Suplemen? Mitigasi Klinis Tumbuh Kembang Anak Optimal” menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Menurutnya, pertumbuhan anak minimal sekali memerlukan nutrisi yang cukup, kesehatan, rasa aman, dan stimulasi yang tepat sesuai usianya. Ia juga menjelaskan tentang kondisi stunting dan mengapa stunting menjadi suatu masalah di suatu negara.

“Stunting bukan hanya soal tinggi dan pendek. Anak yang stunting bukan hanya pertumbuhan fisik yang jadi masalah, tapi perkembangan otaknya juga,” jelasnya. Ia kemudian menggambarkan akibat kondisi anak yang stunting, yaitu perkembangan otak yang kurang baik, sehingga IQ rendah, mudah terserang penyakit karena sistem imunnya juga melemah, serta tingkat kematian anak yang stunting pun lebih tinggi.

 

“Kondisi stunting menyebabkan akibat yang terus bergulir dan kondisi yang semakin berat. Anak yang stunting akan menjadi dewasa yang bermasalah dan dia akan membesarkan anak-anak yang stunting juga,” tambahnya kembali.

 

Di akhir sesi, Tasya Kamila memberikan nasihat perihal pemberian suplemen kesehatan pada masa parenting. “Pemberian suplemen kesehatan harus dalam prinsip kehati-hatian dan tidak ada jalan instan karena pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bukan hanya dari nutrisi saja, tapi dari kasih sayang juga. Make sure semua sudah terpenuhi,” ujar Tasya Kamila.. (HM-Devi/B POM)

 

POST TAGS:

13:14

Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono didampingi Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi MPH dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengunjungi dan meninjau  integrasi layanan primer yang ada di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

 

Dante meninjau pelayanan secara menyeluruh mulai dari pasien melakukan pengambilan nomor antrean hingga pasien selesai melakukan pengobatan ataupun pemeriksaan. Menurutnya, integrasi layanan primer yang ada di Puskesmas Cempaka Putih telah berjalan dengan baik.

 

“Seperti yang saya datangi hari ini integrasi layanan primernya sudah bisa berjalan di Puskesmas Cempaka Putih,” kata Dante.

 

Integrasi layanan primer adalah upaya untuk melakukan perubahan pelayanan dan pengorganisasian di puskesmas berdasarkan siklus hidup. Untuk itu, terdapat beberapa klaster di puskesmas, di antaranya klaster ibu dan anak, klaster remaja, klaster dewasa dan lansia serta klaster dari luar gedung, yaitu klaster penyakit menular.

 

Dante mengungkapkan Integrasi Layanan Primer akan diterapkan di seluruh puskesmas di Indonesia sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih baik untuk dinikmati seluruh masyarakat dan menyampaikan pelaporan yang lebih bagus.

 

“Dengan melakukan integrasi layanan primer yang akan diterapkan di seluruh puskesmas di Indonesia ini, kita harapkan pelaporannya lebih bagus, pelayanannya lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Dante, berdasar laporan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hampir semua puskesmas di Jakarta telah menerapkan integrasi layanan primer dan Puskesmas Cempaka Putih melayani 500 hingga 700 pasien setiap harinya. Tidak hanya itu, Puskesmas Cempaka Putih merupakan puskesmas terpadat di Jakarta.

 

“Bayangkan puskesmas seperti ini melayani 98 ribu jiwa. Ini memang idealnya seharusnya 1 banding 30 ribu. Satu puskesmas itu seharusnya 30 ribu jiwa tapi karena penduduknya padat jadi melayani 98 ribu jiwa. Untungnya, dibantu oleh puskesmas pembantu yang ada di bawah bimbingan Puskesmas Cempaka Putih ini,” ujar  Dante.

 

Sariah, salah satu pasien yang terkena penyakit gula, mengatakan ia selalu melakukan pemeriksaan dan pengobatan di Puskesmas Cempaka Putih. Sariah mengaku senang melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas Cempaka Putih karena memiliki pelayanan yang bagus dan cepat.

 

“Saya berobat gula dan sering kontrol di sini, pelayanannya bagus, bagus dan cepat,” kata Sariah. [kemkes]

POST TAGS:

11:07

BERITA mengenaskan muncul di media sosial. Seorang pria mati saat mengurus KTP di Dinas Catatan Sipil untuk mengurus BPJS agar bisa mendapat pelayanan dari Rumah Sakit. Rumah Sakit menolak menerima pria ini  karena tidak memiliki BPJS dan KTP. Maka dalam kondisi sakit ia ke kantor Dinas Catatan Sipil. Berharap dengan KTP, ia bisa mendapat kartu BPJS.

 

Kementerian Kesehatan harus turun tangan, menyelidiki dan mengungkap kasus ini.

 

Rumah Sakit kehilangan nurani untuk hal demikian. Siapa pun yang memutuskan bahwa pasien itu ditampik karena tak memiliki BPJS, ia harus bertanggung jawab atas kematian pria tersebut. Dalam keadaaan sekarat, yang untuk ini medis bisa mendeteksinya, seharusnya pria itu dirawat, diterima sebagai pasien.

 

Birokratis telah membuat rumah sakit yang menolak pria itu menjadi malaikat pencabut nyawa. Lembaga yang semestinya menyelamatkan manusia, berubah menjadi algojo pencabut nyawa. Dalam kondisi demikian, orang kecil, rakyat miskin akan tersingkir.  Sesuatu yang menyakitkan untuk mereka yang berakal sehat.

 

Kasus semacam ini tidak bisa dibiarkan. Kementerian Kesehatan harus turun tangan, menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Hak sehat adalah hak rakyat. Pemerintah Daerah harus menjatuhkan sanksi kepada rumah sakit yang sewenang-wenang ini. Rumah sakit semacam ini tidak layak untuk disebut “rumah sakit” dalam arti sebagai lembaga penolong orang sakit. Ia adalah lembaga pembunuh orang sakit. (fokussehatnews

POST TAGS:

16:01

Bali – Jumlah penderita gangguan penglihatan mencapai 2,2 miliar orang di seluruh dunia. Diperlukan kerja sama berbagai sektor dan pihak untuk mengatasi masalah kesehatan ini.

 

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginformasikan hal ini saat membuka Kongres Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ke-39 di Bali, Kamis 22 Februari 2024.  Budi berharap peserta kongres memperoleh pengetahuan baru soal perawatan mata untuk dibawa ke negaranya masing-masing. Dengan demikian, hasil dari kongres APAO ini dapat menjadi solusi mengatasi masalah gangguan penglihatan di setiap negara.

 

“Ada begitu banyak konten yang kaya di dalamnya (Kongres APAO). Saya sangat yakin Anda dapat kembali ke negara anda dengan pengetahuan dan wawasan baru serta pengalaman terkait perawatan mata dari orang lain,” ujar Menkes Budi.

 

APAO memiliki peran penting dalam memajukan bidang oftalmologi atau kesehatan mata di wilayah Asia-Pasifik. Organisasi ini mengumpulkan para profesional mata dari berbagai negara di Asia-Pasifik untuk mempromosikan pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi di bidang oftalmologi.

Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia untuk jumlah penderita gangguan penglihatan terbanyak, setelah India dan China.

Berdasarkan data WHO, Laporan WHO pada Hari Penglihatan Sedunia 2019 menyebutkan sekitar 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan. Sebesar 50% dari angka tersebut mengalami kebutaan total. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia untuk jumlah penderita gangguan penglihatan terbanyak, setelah India dan China.

 

Sebagai akademi oftalmologi regional, APAO mengadakan berbagai kegiatan pendidikan dan ilmiah, seperti konferensi, seminar, lokakarya, dan pelatihan. Kegiatan-kegiatan itu untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara para praktisi mata di Asia-Pasifik. Tujuan lainnya, yakni meningkatkan standar perawatan mata, memperluas akses terhadap pendidikan oftalmologi berkualitas, dan memajukan riset serta inovasi dalam bidang ini.

 

APAO juga berperan dalam mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata dan pencegahan kebutaan melalui program edukasi dan kampanye kesehatan mata di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

 

Dengan kolaborasi antara para profesional mata, organisasi oftalmologi nasional, dan lembaga terkait di kawasan ini, APAO berusaha untuk meningkatkan kualitas perawatan mata dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan mata yang berkualitas.

 

Presiden Kongres APAO ke-39 dr. Mohamad Sidik mengatakan Kongres APAO 2024 akan menjadi pertemuan yang sangat penting karena memperluas wawasan ilmiah dalam perawatan mata. Kongres ini diharapkan menambah pengetahuan di seluruh spektrum oftalmologi.

 

“Dengan menghadirkan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang oftalmologi, kami berkomitmen menjadikan APAO 2024 sebagai pengalaman penting untuk mengatasi permasalahan mata,” ucapnya.

 

Presiden APAO Prof. Ava HOSSAIN mengatakan kongres bertema “Beyond All Limits” ini akan mempertemukan para dokter mata dari seluruh dunia, dan menghadirkan sekitar 800 pembicara yang diakui secara internasional. Mereka akan mempresentasikan karya terbaru dan inovasi ilmiah mereka di subspesialisasi utama mata. Diperkirakan, jumlah kehadiran sekitar 5.000 delegasi.

 

“Selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, kongres tahunan ini juga memberikan kesempatan yang sangat baik bagi para delegasi untuk membangun jaringan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dan sahabat,” ungkapnya.

 

Prof. Hossain berharap peserta kongres tidak hanya memperdalam pemahaman tentang penemuan, teknik, dan perkembangan terbaru di bidang oftalmologi, tetapi juga membawa pulang kenangan tak terlupakan tentang persahabatan yang terjalin dengan rekan-rekan dari berbagai negara. [kemenkes]

POST TAGS:

19:06

Brazil – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan urgensi untuk mempercepat penyediaan vaksin Tuberkulosis (TBC) baru. Menteri Kesehatan yakin vaksin TBC dapat menjadi solusi perlindungan yang ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mengurangi dampak ekonomi akibat biaya perawatan kesehatan dan kehilangan produktivitas.

 

“Apabila eliminasi TBC ingin dicapai pada 2030, kita hanya memiliki 3 tahun untuk mengembangkan vaksin TBC agar dapat mulai digunakan di 2028. Pengembangan vaksin harus dilakukan secara fokus,” ungkap Menkes Budi dalam ​​Stop TB Partnership (STP) Board Meeting ke 37 di Kota Brasilia, Brazil, 9 Februari 2023.

 

Menkes Budi, sebagai board member dari negara yang terdampak TBC, juga menyampaikan gagasannya untuk meyakinkan seluruh anggota negara G20 agar melakukan investasi memadai sehingga vaksin TBC baru dapat tersedia dalam tiga tahun mendatang.

 

Saat ini, vaksin TBC yang tersedia adalah vaksin Bacillus Calmette-Guerin (BCG). Vaksin BCG memberikan perlindungan parsial untuk mencegah TBC yang berat pada bayi dan anak usia dini, tetapi tidak cukup untuk melindungi anak dan orang dewasa dari TBC.

 

Pengembangan vaksin TBC yang efektif untuk semua usia, terutama untuk anak dan orang dewasa, diperlukan untuk mencapai 90% penurunan insidens dan 95% penurunan kematian akibat TBC. Vaksin TBC juga berpotensi untuk menahan penyebaran TBC resisten obat, , yakni jenis tuberkulosis yang tidak merespons pengobatan standar yang umumnya efektif untuk mengobati infeksi tuberkulosis.

 

Saat ini, beberapa kandidat vaksin TBC yang sedang dikembangkan memiliki potensi untuk mencegah penyakit TBC pada anak dan orang dewasa, menggantikan atau menguatkan vaksin BCG, mencegah kekambuhan pada pasien yang telah menyelesaikan pengobatan, atau memperpendek durasi pengobatan.

Indonesia sendiri aktif berkontribusi dalam tiga uji klinis kandidat vaksin TBC. Pertama adalah vaksin yang dikembangkan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Vaksin yang awalnya dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Inggris, GSK, ini memanfaatkan protein rekombinan. Untuk pengembangan vaksin ini, telah dilakukan penelitian epidemiologi di Indonesia yang mengungkapkan lebih dari 30% populasi sampel dalam penelitian ini mungkin telah terinfeksi TBC.

Vaksin yang dikembangkan melalui kerja sama perusahaan farmasi asal China, CanSinoBio, dan perusahaan biofarmasi asal Indonesia, Etana. Pengembangan vaksin ini menggunakan vektor virus dan sedang uji klinis fase pertama.

 

Vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi asal Jerman, BioNTech, dan perusahaan farmasi asal Indonesia, Biofarma. Pengembangan vaksin ini menggunakan teknologi mRNA dan saat ini sedang penjajakan untuk lokasi uji klinis fase 2 di Indonesia.

 

“Saya percaya dengan investasi ini kita tidak hanya akan menyelamatkan nyawa, namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang” kata Menkes Budi. [kemenkes]

 

POST TAGS:

10:04

Jakarta – Penyakit kanker di Indonesia menjadi penyakit silent killer ketiga setelah stroke dan penyakit jantung. Kanker menjadi penyakit yang fatal karena seringkali tidak terdeteksi hingga sudah mencapai stadium lanjut, padahal seharusnya kanker dapat dicegah melalui deteksi dini. Hanya saja, dibutuhkan teknologi yang mampu mendukung pendeteksian dini tersebut.

Penyakit kanker merupakan penyakit yang memerlukan biaya tinggi dalam pengobatannya. Dengan adanya deteksi dini, diharapkan kanker dapat terdeteksi sejak awal, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan lebih rendah dan tingkat kesembuhan juga lebih tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia, Kamis, awal bulan lalu menghadiri Groundbreaking Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka di PT Kalventis Sinergi Farma. Dalam kesempatan tersebut, BPOM turut serta dalam prosesi peletakan batu pertama pendirian fasilitas bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Ishak.

Radiofarmaka merupakan produk hasil perkembangan teknologi kedokteran nuklir yang saat ini tengah dikembangkan untuk dimanfaatkan dalam tujuan diagnostik, termasuk untuk mendeteksi dini penanda kanker di dalam tubuh. Selain itu, radiofarmaka juga dapat digunakan untuk pemeriksaan fungsi organ tubuh, pemeriksaan untuk tujuan terapetik dan pemeriksaan untuk keperluan penyembuhan/terapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (paliatif).

Untuk itu, pemerintah berusaha mengadakan radiofarmaka sebagai terapi yang diharapkan lebih efektif dan tepat sasaran untuk kanker, salah satunya melalui linear accelerator (LINAC) yang akan disediakan di 34 provinsi di Indonesia. “Tapi sebelum terapi dengan LINAC, perlu ada teknologi lain untuk mendiagnosis penyebaran kanker yaitu Positron Emission Tomography Scan (PET Scan). Alat ini membutuhkan siklotron yang membutuhkan isotop Galium-68 (68GA) dan Fluorin-18 (18F). Isotop untuk kebutuhan terapetik bagi penderita kanker berbeda yaitu dengan Lutesium-177 ,” kata Budi Gunadi Sadikin, 1 Feb 2023.

Mengingat radiofarmaka sebagai jenis terapi berisiko tinggi karena menggunakan bahan radioaktif dalam pembuatannya, maka adanya regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk memastikan radiofarmaka aman digunakan. Terkait hal ini, Plt. Kepala BPOM menyebut bahwa BPOM sangat mendukung setiap upaya pengembangan produk radiofarmaka di dalam negeri. Berbagai regulasi juga sedang dipersiapkan BPOM agar industri farmasi dapat memperhatikan aspek keamanan dan mutu produk radiofarmaka.

“Regulasi ini dibutuhkan karena produk radiofarmaka memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki dosis sangat kecil, waktu paruh yang pendek, dan keterbatasan peredaran. BPOM akan terus mengawal untuk memastikan pemenuhan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk melalui penerapan good laboratory practices, good clinical practices, dan good manufacturing practices,” ujar L. Rizka Andalusia.

Menurut dia  BPOM juga telah menjalin kerja sama dengan BAPETEN supaya deteksi dini dan terapi dengan memanfaatkan radiofarmaka bisa segera berjalan. Kami juga telah melakukan benchmarking ke sejumlah negara, seperti Australia dan Singapura, yang sudah memanfaatkan radiofarmaka. (BPOM)

POST TAGS: