MENU
mobile-logo

10:19

Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berhasil menarik investasi asing berskala raksasa di sektor hilirisasi industri kesehatan. Sepanjang 2026, pemerintah mengamankan komitmen mega investasi dari perusahaan asal Jepang, Takeda, untuk membangun pabrik produk turunan plasma darah.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan langkah strategis ini merupakan perwujudan Pilar ke-3 Transformasi Kesehatan, yakni Ketahanan Kesehatan. Percepatan hilirisasi ini didorong oleh krisis yang terjadi saat pandemi COVID-19, di mana Indonesia mengalami kelangkaan parah alat pelindung diri (APD), masker, reagen PCR, vaksin, hingga obat-obatan esensial akibat ketergantungan pada produk impor.

“Di masa pandemi, masyarakat sangat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan obat-obatan esensial kategori Plasma Derived Products (PDP) seperti Albumin, IVIG, Faktor-8, dan Faktor-9,” kata  Menkes Budi melalui siaran pers yang disampaikan di Jakarta, Kamis (16/7).

PDP merupakan obat penunjang daya tahan tubuh dan pembekuan darah. Obat ini diproduksi melalui proses hilirisasi pemisahan (fraksionasi) plasma dari darah manusia.

“Sebagai negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, kita sebenarnya memiliki sumber daya bahan baku darah yang sangat melimpah untuk diolah secara mandiri menjadi PDP. Ini yang sedang kita hilirisasi,” tegasnya.

Untuk merealisasikan kemandirian tersebut, Kemenkes telah merelaksasi regulasi terkait pembangunan pabrik plasma sejak 2023. Kebijakan ini menarik minat perusahaan biofarmasi asal Korea Selatan, SK Plasma, yang bermitra dengan Lembaga Pengelola Investasi /Indonesia Investmen Authority (INA) pada 2024.

Pabrik SK Plasma yang menelan investasi USD 300 juta dengan kapasitas produksi 600.000 liter per tahun tersebut telah rampung dibangun pada 2026 ini. Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2027, setelah mengantongi izin edar dan operasional dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Keberhasilan iklim investasi tersebut disusul oleh masuknya Takeda, salah satu produsen PDP terbesar di dunia, sebagai investor pabrik plasma kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi yang lebih masif.

Selain industri plasma darah, lompatan kemandirian juga terwujud di penyediaan vaksin. Kemenkes telah mendorong operasional dua pabrik vaksin dalam negeri berskala besar, yakni PT Etana Biotechnologies Indonesia dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Khusus PT Biotis, pabrik ini juga mengembangkan Vaksin Merah Putih yang merupakan hasil penelitian murni anak bangsa.

“Melalui Transformasi Ketahanan Kesehatan, kita tidak sekadar belajar dari krisis, tetapi bertindak nyata membenahinya.

Lewat berdirinya fasilitas produksi dari Etana, Biotis, SK Plasma, dan Takeda, kita pastikan ketersediaan obat dan vaksin rakyat ke depan akan selalu aman, terjangkau, dan diproduksi di negeri sendiri,” ujar Menkes Budi. [AM}

 

POST TAGS:

07:28
Jakarta – Kementerian Kesehatan menargetkan layanan empat penyakit katastropik jantung, stroke, ginjal, dan kanker dapat dilakukan di seluruh rumah sakit kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan hingga ke pelosok, yang diwujudkan dalam transformasi sistem kesehatan indonesia, khususnya pada pilar kedua.
Mendukung upaya ini, secara bertahap dilakukan pemenuhan alat kesehatan di seluruh rumah sakit. Layanan rujukan didorong agar dapat diakses oleh seluruh pasien di pelosok Indonesia dengan menyalurkan bantuan untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas, pendampingan kateterisasi jantung, dan bedah jantung terbuka.
Hasilnya, dana bantuan pemerintah telah disalurkan kepada 148 RSUD dan 24 RSUP di 31 provinsi untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas.
”Di Tahun 2022 ada dana sebesar Rp 3,55 triliun, kita gunakan untuk memenuhi Alkes di RS daerah. Sampai saat ini, dana bantuan pemerintah 2022 ke 148 RSUD sudah tersalurkan 96,2%. Sementara bantuan pemerintah ke RS vertikal tersalurkan 100%,”  kata Juru Bicarar Kemenkes dr. Mohammad Syahril.
Upaya tersebut juga mendapatkan dukungan kerja sama dari 25 gubernur untuk mengembangkan RSUD sebagai jejaring layanan rujukan dengan rincian layanan jantung 24 provinsi, stroke di 21 provinsi, kanker di 21 provinsi, dan uronefrologi di 29 provinsi.
Tak hanya itu, Kemenkes juga telah melakukan program pendampingan kateterisasi jantung di 37 RS dan stroke di 3 RS. Secara bertahap, ditargetkan sebanyak 50% kabupaten/kota memiliki alat kesehatan lengkap untuk 4 penyakit katastropik hingga tahun 2024.
Alat kesehatan untuk pengobatan jantung dan stroke antara lain Echocardiography, CT-Scan, Cathlab, Set Kamar OK, IABP, Rotablator, IVUS-FFR, MRI, Mikroskop Neuro, Heart Lung Machine, dan OCT. Sementara untuk kanker terdiri dari Mammography, SPECT CT, Flow Cytometer, IHK, Bronchoscopy, Brachytherapy, CUSA, LINAC, PET-CT, CT Simulator.
Ada pula alat kesehatan untuk uronefrologi adalah Set endourology, ESWL, C-Am, USG Doppler, Video Urodynamic, Laser Holmium, Automated Peritoneal Dialysis, PCNL, URS, dan Tissue typing.
Selain itu, dr. Syahril melanjutkan, pemerintah juga akan melengkapi alat kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, berupa mesin Anestesi, Patient Monitor, Ventilator, USG Fetomaternal, Inkubator Bayi, Laser Ablation, HFOV, Mesin Nitrite Oxide, HFOT, dan HFNC. [Kemenkes]
POST TAGS:

20:49
Cianjur – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meninjau kesiapan rumah sakit di Cianjur pada Rabu (23/11). Peninjauan tersebut untuk memastikan korban luka berat maupun korban luka ringan tertangani dengan baik.
”Saya datang untuk memastikan kesiapan seluruh rumah sakit di Cianjur. Tujuannya satu untuk orang yang dirawat jangan sampai ada yang meninggal itu saja,” ujar Menkes Budi di Cianjur, Rabu (23/11).
Menkes Budi meminta kepada tenaga kesehatan untuk fokus kepada orang yang sakit luka berat jangan sampai meninggal dan orang yang sakit luka ringan cepat sembuh. Tim Kementerian Kesehatan sudah mengidentifikasi jumlah pasien luka berat sebanyak 474 orang dan pasien luka ringan sekitar 1.800 orang.
”Pasien luka berat yang berjumlah 474 itu, 140 orang di antaranya sudah dirujuk ke rumah sakit di wilayah sekitar seperti Bogor, Sukabumi, dan Bandung,” kata Menkes. Sisanya, lanjut Menkes, pasien dengan luka ringan mau diidentifikasi di mana saja mereka berada, kondisinya seperti apa, bisa dirawat atau tidak, kecukupan fasilitasnya, sampai keberadaan dokter yang bertugas.
”Dokter sekarang sudah berdatangan, yang dibutuhkan adalah dokter spesialis ortopedi dan bedah. Itu timnya sudah datang ada dari RS Hasan Sadikin, Bandung, RS Cipto Mangunkusumo, ada juga dokter dari TNI,” tutur Menkes.
Kendala yang ada adalah ruang operasi. Menkes Budi telah memeriksa ketersediaan ruang operasi di setiap rumah sakit di Cianjur, di antaranya di RS Bhayangkara ada 1 kamar operasi, di RSUD Sayang ada 8 ruang operasi, ruang tersebut bisa dipakai semua cuman perlu sedikit perbaikan. Kemudian di RS Dr. Hafiz terdapat 2 ruang operasi. Dan di RSUD Cimacan ada 4 ruang operasi yang bisa digunakan.
”Jadi sebenarnya sudah cukup ada 15 ruang operasi kalau masing-masing ruang operasi menargetkan 10 kali tindakan. Artinya dalam sehari bisa ada 150 orang yang dioperasi. Dengan demikian 334 pasien bisa selesai dalam 3 hari sampai 4 hari,” tutur Menkes Budi.
Terkait obat-obatan, pasokan masih mencukupi karena jalur logistiknya terbuka. ”Obat-obatan tidak ada masalah. Saya tadi hanya melihat listrik mungkin perlu diperbaiki supaya alat-alat seperti CT Scan bisa digunakan. Itu penting sekali untuk bisa menangani masyarakat yang luka berat akibat gempa,” kata Menkes. (Kemenkes)
POST TAGS:

16:54
Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi melantik 10 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Jumat (4/6).
Pelantikan turut dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yakni memakai masker dan menjaga jarak aman.
”Hari ini, Jumat 4 Juni 2021, saya Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata beliau.
Dalam sambutannya, Menkes menekankan bahwa rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam lingkup organisasi. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai upaya pembenahan dan pemantapan organisasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja guna mencapai pelayanan yang maksimal.
”Saya menyadari perlu adanya rotasi dan mutasi terutama bagi Kepala Satuan Kerja dalam perjalanan karir mereka. Rotasi dan mutasi ini akan memperkaya wawasan kita akan memberikan persepsi lebih lengkap dari sudut yang berbeda,” terangnya.
Rotasi dan mutasi ini, sekaligus menjadi refleksi diri bagi setiap pejabat untuk mengukur kinerja mana yang baik dan kurang. Performa yang baik bisa terus diulangi dan dipertahankan sementara yang kurang bisa diperbaiki dan ditingkatkan di kesempatan selanjutnya.
”Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi manusia yang baik selalu mengakui kekurangan dan melakukan perbaikan di kesempatan yang akan datang,” ucap beliau.
Untuk itu, kolaborasi dan harmonisasi harus selalu dikedepankan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.
Menkes juga berpesan agar di mana pun mereka mengabdi, mereka harus bisa bekerja secara profesional, adaptif dan berintegrasi tinggi, sehingga bisa menjadi contoh yang baik dalam kerangka transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkompeten dan berkualitas.
Kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini, Menkes memberikan selamat kepada para pejabat baru dan berharap amanah yang dipercayakan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab serta komitmen yang kuat.
”Terima kasih, selamat berjuang. Perjalanan kita masih panjang dan kita harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi ini,” pungkasnya.
Berikut adalah daftar 10 JPT Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dilantik oleh Menkes pada tanggal 4 Juni 2021 :
1. dr. Andi Saguni, M.A. sebagai Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
3. Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc. sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan
5. dr. Budi Sylvana, M.A.R.S. sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji
7. Dr. I Gede Made Wirabrata, S.Si., Apt., M.Kes., M.M., M.H. sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
9. dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes. sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
11. Ir. Sodikin Sadek, M.Kes. sebagai Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
13. Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, D.H.S.M., M.A.R.S. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
15. Dra. Pretty Multihartina, Ph.D. sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
17. Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ (K) sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
19. dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes. sebagai Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
POST TAGS: