MENU
mobile-logo

16:47

Jakarta – Pengiriman vaksin virus corona yang baru disetujui dimulai di fasilitas pabrik Pfizer di Kalamazoo, Michigan, AS, hari Minggu, 13 Desember 2020, untuk didistribusikan dengan cepat melalui udara ke berbagai pusat vaksin di seluruh Amerika Serikat (AS). Ada kekhawatiran karena seperempat waga AS menolak vaksinasi.

Laporan situs independen, worldometer, tanggal 14 Desember 2020, pukul 04.55 WIB, menunjukkan jumlah kasus virus corona di AS sebanyak 16.692.589 dengan 306.075 kematian. AS menyumbang 23% kasus dunia. Tiga negara bagian melaporkan jumlah kasus lebih dari 1 juta yaitu California 1.570.305, Texas 1.478.827 dan Florida 1.125.931. Amerika serikat terus berada di puncak pandemi global yang sudah mencapai 72.572.992 kasus.

Vaksinasi untuk melawan penyakit Covid-19 akibat virus mematikan itu akan dimulai “dengan sangat cepat, semoga pada hari Senin, 14 Desember 2020,” ujar Stephen Hahn, Komisioner Badan Urusan Pangan dan obat-obatan Amerika (FDA) di stasiun televisi CNN.

Lebih dari 184.000 botol vaksin dikirim dengan truk-truk pertama yang meninggalkan fasilitas produksi vaksin Pfizer.

Para petugas layanan kesehatan dan warga lansia yang berada di fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi dalam putaran pertama 2,9 juta dosis vaksin itu.

Vaksinasi dilakukan ketika jumlah korban yang terjangkit, maupun meninggal dunia akibat virus itu melonjak. Amerika mencatat lebih dari banyak kasus dibanding negara mana pun juga, di mana John Hopkins University mencatat lebih dari 16 juta orang terjangkit, sementara hampir 300.000 orang meninggal dunia.

Hahn mengatakan kemungkinan 20 juta warga Amerika akan dapat divaksinasi dengan satu dari dua dosis yang disyaratkan, selambatnya akhir Desember nanti.

Moncef Slaoui, kepala penasehat pengembangan vaksin pemerintah, mengatakan pada program televisi Fox News Sunday bahwa hingga akhir Maret nanti mungkin akan ada 100 juta warga Amerika yang divaksinasi.

  1. Hahn Khawatir dengan Seperempat Warga AS yang Tolak Vaksinasi

Tetapi dalam program televisi “This Week” di stasiun televisi ABC, Hahn mengatakan “ada satu masalah signifikan” yaitu menurut beberapa jajak pendapat, seperempat warga Amerika khawatir dengan vaksin yang diproduksi perusahaan Amerika dan Jerman – Pfizer dan BioNTech – itu, meskipun sudah disetujui oleh pihak berwenang di Amerika. Seperempat warga Amerika itu bertekad tidak mau divaksinasi.

Hahn mengatakan pemerintah “harus transparan tentang keamanan” vaksin Pfizer, dan juga vaksin yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi Moderna yang juga sedang dikaji FDA minggu ini. Uji klinis menunjukkan kedua vaksin itu 95% efektif.

Slaoui mengatakan agar Amerika mencapai kondisi yang disebut sebagai “kekebalan berkelompok” atau “herd immunity” maka 75% hingga 80% warga harus diimunisasi. Ia mengatakan harapan ini mungkin akan tercapai antara bulan Mei dan Juni 2021.

“Namun demikian merupakan hal yang sangat penting bahwa sebagian besar warga Amerika memutuskan dan menerima vaksin ini,” ujar Slaoui, dan menambahkan “kami sangat prihatin dengan keengganan warga.”

  1. Gubernur New Jersey: Vaksin Ini Aman

Gubernur New Jersey Phil Murphy dalam wawancara di stasiun televisi ABC mengatakan “kita harus mengatasi kelompok warga anti-vaksin yang skeptis.” Tetapi ia menambahkan bahwa “kami yakin akan vaksin-vaksin ini. Vaksin-vaksin ini aman.”

Murphy juga mengingatkan meskipun warga Amerika mulai divaksinasi, virus corona masih tetap menghantui. “Enam hingga delapan minggu ke depan akan sangat buruk,” ujarnya. Tetapi Murphy menggarisbawahi bahwa pada bulan April atau Mei, “setiap orang akan memiliki akses pada vaksin ini.”

Presiden AS Donald Trump dan Jenderal Gustave Perna (kanan), Kepala Operasi “Warp Speed” (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

Kepala Operasi “Warp Speed” – program pengembangan vaksin pemerintahan Trump – Jenderal Gustave Perna, dalam konferensi pers hari Sabtu (12/12) mengatakan perusahaan-perusahaan pengiriman pada awalnya akan mengirim vaksin ke 150 pusat distribusi, dan tambahan 450 atau lebih fasilitas lainnya pada hari Rabu (16/12).

Badan Urusan Pangan dan Obat-Obatan Amerika FDA Jumat malam (11/12) menyetujui vaksin Pfizer-BioNTech untuk penggunaan darurat. Vaksin ini harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celsius sebelum digunakan.

Kepala Eksekutif BioNTech Ugur Sahin mengatakan “vaksin ini akan membantu menyelamatkan nyawa warga di seluruh Amerika dan dapat mempercepat keadaan menjadi normal kembali.”

Pemerintah federal berencana mempercepat vaksinasi dalam beberapa minggu ke depan, terutama jika vaksin Moderna juga disetujui FDA.

  1. CDC Rekomendasikan Penggunaan Luas Vaksin

Kelompok penasehat di Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC hari Sabtu (12/12) melangsungkan pertemuan dan merekomendasikan penggunaan vaksin secara luas untuk warga berusia 16 tahun dan di atas usia itu.

CDC mengatakan akan mempelajari kemudian apakah perempuan hamil dan mereka yang berusia di bawah 16 tahun juga harus divaksinasi.

Kedua kelompok itu tidak termasuk dalam uji klinis sebelumnya hingga tim peneliti dapat menentukan bahwa vaksin itu relatif aman digunakan untuk orang dewasa, sebelum kemudian diuji coba pada kelompok populasi yang lebih rentan.  (sumber: tagar.id)

16:43

Sleman – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman Joko Hastaryo turut berkomentar, terkait adanya vaksin virus corona yang mulai disosialisasikan kepada masyarakat baru-baru ini. Zat yang melatih sistem imun itu ditawarkan oleh rumah sakit di Bantul, Yogyakarta.

Namun, Joko menyebut, bahwa program vaksin Covid-19 dari pemerintah jumlahnya terbatas. Kabarnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  hanya menerima 1.500 vaksin. “Monggo saja,” katanya kepada wartawan, Minggu, 13 Desember 2020.

Menurut dia, pihak swasta menawarkan vaksin mungkin sudah punya link atau jalur sendiri. “Sedangkan program pemerintah yang sudah datang ke Indonesia jumlahnya masih belum mencukupi. Bahkan vaksin untuk tenaga kesehatan  saja jumlahnya belum mencukupi,” ucapnya.

Informasinya, program vaksin virus corona akan dilakukan secara bertahap. Dengan rincian 30 persen akan di-handle pemerintah. Nantinya yang akan menerima terlebih dahulu meliputi; tenaga kesehatan, pelayanan publik termasuk tentara, polisi, petugas terminal, petugas pelabuhan, petugas bandara, PBI. Sedangkan 70 persen sisanya di-handle mandiri atau dikelola swasta.

Seperti diberitakan Tagar, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (UII) Kabupaten Bantul, Yogyakarta mulai mensosialisasikan vaksin Covid-19 secara mandiri untuk masyarakat. Rumah sakit yang berada di Jalan Srandakan Kilometer 5, Jodog, Wijirejo, Kapanewon Pandak, Bantul ini mulai membuka pendaftaran bagi yang ingin mendapatkannya.

Pihak rumah sakit UII telah melakukan koordinasi dengan Bio Farma mengenai vaksin ini. Antusias masyarakat tinggi untuk mendapatkan vaksin ini. Dalam dua hari sampai Sabtu, 12 Desember 2020, warga yang sudah mendaftarkan sebanyak 136 orang. Untuk harganya berkisar Rp 200 – 400 ribu.

Sosialisasi vaksin corona kepada masyarakat yang dilakukan RS UII Bantul ini juga beredar media sosial. Dalam akun Instagram @rumahsakit.uii itu tergambar tangan berbalut sarung tangan medis memegang jarum suntik, dibubuhi nomor narahubung dan tulisan berikut:

“Pesan Sekarang, Makin Aman Menjalani 2021 dengan Vaksinasi COVID-19. Syarat dan Ketentuan: estimasi kedatangan vaksin COVID-19 antara 1 – 2 bulan; pasien yang melakukan perjanjian/booking vaksin COVID-19 akan mendapatkan prioritas; merk dan harga vaksin ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangannya; pasien akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter sebelum dilakukan vaksinasi; pemberian vaksin covid-19 dilakukan oleh dokter. (tagar.id)

16:33

Bukittinggi – Direktur RSUD Achmad Darwis Limapuluh Kota, Muryati Dhatri masih menjalani perawatan di ruang isolasi RSAM Bukittinggi, Sumatera Barat.

Dia dikabarkan dirujuk dari Limapuluh Kota ke RSAM Bukittinggi pada Minggu, 29 Maret 2020 setelah mengalami demam tinggi disertai batuk dan sesak nafas usai mengikuti rapat dengan bupati dan pejabat lainnya.

Wakil Ketua Tim Siaga Covid-19  RSAM Bukittinggi, dr Deddy Herman mengatakan pihaknya menerima dua pasien baru pada Minggu 29 Maret 2020. Salah satunya Dirut RSUD Achmad Darwis, Muryati Dhatri.

“Bu Dirut kondisinya tadi malam masih sesak nafas, sakit kepala dan batuk. Sudah diberikan obat  sesuai penanganan covid-19. Bu Dirut juga mengalami asma, diberikan obat-obatan asma,” kata Deddy melalui telepon seluler kepada Tagar, Senin, 30 Maret 2020.

Ditanyakan riwayat kontak pasien, Deddy mengaku pihaknya mendapat kabar tentang adanya kegiatan rapat bersama jajaran Bupati Limapuluh Kota.

“Kabarnya kontaknya karena sering rapat dengan Muspida Kabupaten Limapuluh Kota. Bisa saja ada peserta rapat yang baru pulang dari daerah  pandemi corona,” katanya.

Deddy menyebutkan pihaknya kini masih menunggu hasil labor seluruh pasien yang dirawat di ruang isolasi.

“Minggu kemarin juga dilakukan pengambilan swab seluruh petugas medis yang mengurus pasien covid-19. Informasi yang kami terima, ada ratusan sampel swab yang antre diperiksa di Laboratorium Unand. Karenanya hasil lab belum bisa diterima dengan cepat,” katanya.

Kabar itu sebelumnya juga dibenarkan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan. Menurutnya, suhu tubuh direktur RSUD itu lebih dari 38 derajat celsius saat akan dirujuk.

“Beliau (Direktur RSUD) konfirmasi ke saya melalui WA, sempat mengalami pusing dan demam tinggi. Sehari sebelumnya beliau sempat ikut rapat dengan Tim Satgas Penanganan Covid-19 di rumah  dinas bupati,” katanya.

Sebelumnya, kata Ferizal, direktur itu juga telah mengisolasi diri sejak Sabtu malam secara mandiri, dan telah dilakukan pemeriksaab labor, roentgen serta tindakkan medis lainnya.

“Mudah-mudahan beliau sehat, kembali pulih dan hasil tes sampelnya negatif. Mari kita doakan bersama,” tuturnya. (sumber: tagar.id)

16:29

Tim Taskforce Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS, kembali mengunjungi Kabupaten Bogor. Kunjungan spesifik dilakukan ke RSUD Ciawi pada (29/9). RSUD Ciawi merupakan salah satu RS Rujukan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah tertinggi pasien COVID-19.

Kehadiran Tim Taskforce ke RSUD Ciawi untuk melihat kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien COVID-19

“Kami ingin mengetahui dari segi pelayanan RSUD Ciawi terhadap pasien COVID-19 dan kesiapan bila terjadi hal-hal diluar prediksi” ungkap dr Kuwat

Kuwat juga mengungkapkan bahwa upaya promotif dan preventif dengan pendataan contact tracing dan tracking harus dilakukan lebih baik lagi, guna mengendalikan laju penyebaran virus COVID-19.

“Kita jangan lupa bahwa upaya promotif dan preventif adalah cara yang ampuh untuk mengendalikan laju penyebaran virus ini, tentu dengan upaya tracing dan tracking yang diperkuat lagi” pungkas Kuwat.

Direktur RSUD Ciawi, dr. M Tsani Musyafa, SpOT, M. Kes., menyambut baik kedatangan tim Taskfoce ke kabupaten Bogor, dia mengungkapkan kehadiran tim taskforce ini dapat memberikan semangat dan menjadi solousi atas kendala yang di hadapi dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kementerian Kesehatan RI turut menghimbau kepada seluruh Rumah Sakit rujukan COVID-19, agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti pedoman, serta tatalaksana COVID-19 yang sudah dimiliki dengan baik.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (BAIM/NI)

16:24

Bogor- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana menyatakan sampai saat ini tidak ada anggaran yang mengalir ke RSUD Ciawi untuk Covid-19, apalagi dalam kaitan dengan pembelian peralatan jantung Cath Lab. “Semua anggaran APBD 2020 dan APBD Perubahan tidak ada anggaran itu. Semua anggaran penanganan Covid-19, terpusat di Dinas Kesehatan dan pos anggaran BTT,” kata pria yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan ini. BTT merupakan akronim Belanja Tidak Terduga.

Ruhiyat juga membeberkan bahwa pada penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran, serta perubahan prioritas, dan plafon anggaran sementara (KUA – PPAS) tahun anggaran 2012, anggaran untuk hal tersebut tidak ada.

Sebelumnya dari informasi yang diterima Tagar, seorang sumber menyebut RSUD Ciawi akan membeli peralatan jantung (Cath Lab) dengan dana yang telah disetujui Pemerintah Bogor. Penyakit jantung adalah salah satu jenis penyakit yang terbanyak dalam hal menyerap dana BPJS. RSUD Ciawi sendiri telah memiliki fasilitas Cath Lab dan sejauh ini kondisinya sangat baik dan masih bisa menangani pasien jantung warga Bogor. “Dana itu sangat tidak tepat jika digunakan membeli Cath Lab,” kata sumber yang dekat dengan kalangan medis itu.

Ruhiyat Sujana menjelaskan pihaknya, DPRD Bogor, kemarin juga menggelar sidang paripurna dengan pihak eksekutif dan DPRD tidak menemukan anggaran pembelian Cath Lab atau penanganan Covid-19 untuk RSUD Ciawi. “Pada 2021, anggaran penanganan Covid-19 akan kita pusatkan di Pos BTT sebesar Rp50 miliar,” ujarnya.

Dihubungi Tagar, Humas RSUD Ciawi Heri Juhaeri menyatakan pihak RSU Ciawi sampai saat ini tidak ada rencana untuk pengadaaan Cath Lab. Ia juga menyebut pihaknya hingga kini juga belum mendengar akan ada bantuan Rp20 miliar untuk RSUD Ciawi.  (sumber Tagar.id)

16:13

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginisiasi focus group discussion (FGD) untuk membahas masalah perbedaan pandangan terhadap regulasi terkait diskresi penggunaan dana jaminan sosial (DJS) agar dapat digunakan untuk selisih kenaikan iuran bagi kelas III mandiri, yakni kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Pertemuan diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020) malam.

Pada pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, hadir Wakil Ketua Komisi IX dan para Kapoksi Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Kejaksaan Agung, BPK-RI, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Polri serta DJSN untuk mendengarkan pandangan masing-masing terkait diskresi tersebut.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI mendukung langkah Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, untuk memanfaatkan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) sebagai alternatif solusi untuk membayar selisih kenaikan iuran PBPU dan BP kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa agar dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Sundoyo, bahwa kata “dapat” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada angka 267 Bab III Lampiran II disebutkan bahwa kata “dapat” digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang/Lembaga. Dengan demikian kata “dapat” dalam pasal 21 PP Nomor 87/2013 merupakan bentuk pemberian diskresioner dari penggunaan asset DJS Kesehatan, sehingga memungkinan aset DJS Kesehatan digunakan selain yang terdapat di dalam pasal tersebut.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyatakan telah melakukan telaahan bersama pakar dan hasilnya ditemukan bahwa kesepakatan pada Raker sebelumnya, jika dilaksanakan, dikhawatirkan terdapat risiko berbenturan dengan aturan hukum.

Menurutnya, di dalam UU BPJS, tidak disebutkan tindakan yang dapat didiskresi maupun lembaga yang diberikan kewenangan melakukan diskresi atas ketentuan pasal 21 PP 87/2013, sehingga dinilai penggunaan kata “dapat”pada pasal tersebut bukan dimaksudkan untuk menyatakan sifat diskresi atas penggunaan aset DJS Kesehatan oleh Direksi BPJS kesehatan. Adapun PP 87/2013 pasal 21 mengamanatkan bahwa Dana DJS digunakan untuk tiga hal, yaitu pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan kesehatan; dana operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan; dan investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Akhirnya, pertemuan yang berlangsung cepat kurang dari 1 jam tersebut, menyepakati bahwa masukan pandangan dari masing-masing instansi agar dituangkan secara tertulis dan diberikan kepada Komisi IX DPR RI dalam dua hari. Hal ini bertujuan agar Direksi BPJS Kesehatan dapat segera menyusun teknis terkait diskresi.

“Kami beri dua hari, untuk semua bisa berikan pendapat tertulis. Kami instruksikan juga, setelah mendapat pendapat tersebut diberikan, Direksi BPJS bisa mengambil sikap,” ujar Sufmi.

Hal ini didasarkan atas pandangan Plh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, dalam masalah pengelolaan keuangan negara (dalam hal ini dana jaminan sosial) BPJS Kesehatan bisa tidak melanggar hukum, hanya jika diskresi yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah untuk kepentingan umum, tidak menguntungkan satu pihak, dan tidak merugikan negara.

Dukungan juga disampaikan oleh perwakilan POLRI dan BPK yang pada dasarnya menyatakan bahwa apabila demi kepentingan rakyat, maka diskresi perlu dilakukan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan akan membawa keputusan ini ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. (sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id)

16:09

Jakarta – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fachmi Idris memperkirakan defisit  lembaga yang dipimpinnya akan hilang pada akhir tahun 2020. Bahkan, BPJS Kesehatan diproyeksikan bakal mencatat surplus arus kas Rp 2,56 triliun.

Fachmi menjelaskan hal tersebut di dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang digelar pada hari ini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan.

Lebih jauh Fachmi memaparkan , BPJS Kesehatan telah membuat proyeksi defisit berdasarkan tiga periode pemberlakuan besaran iuran. Pertama, pada periode Januari-Maret 2020, iuran yang dibayarkan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Periode kedua yakni pada April–Juni 2020, saat iuran dibayarkan berdasarkan Perpres 82/2018, yakni saat iuran BPJS Kesehatan sempat turun. Terakhir pada periode ketiga sepanjang Juli–Desember 2020, iuran kembali naik dan dibayarkan berdasarkan Perpres 64/2020.

“Kami memproyeksikan berdasarkan baseline data Juli 2020, surplus arus kas BPJS Kesehatan (pada akhir 2020) itu Rp 2,56 triliun,” ujar Fachmi, Kamis, 17 September 2020. “Itu telah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19, perkiraan bayi yang baru lahir, dan faktor lainnya.”

Proyeksi itu, menurut Fachmi, dapat terealisasi karena BPJS Kesehatan telah melunasi seluruh utang jatuh tempo kepada seluruh rumah sakit. Sepanjang Januari hingga Agustus 2020, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim senilai Rp 71,33 triliun kepada fasilitas kesehatan. “Sehingga Juli 2020 sudah tidak ada lagi gagal bayar,” ujarnya.

BPJS Kesehatan diketahui terus mengalami defisit keuangan BPJS Kesehatan sejak resmi beroperasi pada 2014. Mulai saat itu, lembaga tersebut belum pernah tercatat sekalipun mengalami surplus.

Namun per 31 Agustus 2020 BPJS Kesehatan mencatat bahwa nilai utang  jatuh tempo nihil atau Rp 0. Sementara utang klaim belum jatuh tempo sebesar Rp 1,75 triliun dan klaim yang masih dalam proses verifikasi (outstanding claim) senilai Rp 1,37 triliun.

Hingga akhir tahun 2019, kata Fachmi, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit hingga Rp 15,5 triliun. Jumlah defisit pun sedikit menurun pada akhir Januari 2020 menjadi Rp 15,04 triliun dan angka tersebut diharapkan dapat tuntas pada akhir tahun ini. (sumber: bisnis.com/tempo.co)

16:02

Jakarta – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19  dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengklarifikasi bahwa vaksin corona  gratis tidak harus disertai bukti kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS)  kesehatan. Dia menyebut dua syarat penerima vaksin.

Nadia menekankan vaksinasi bakal dilakukan secara gratis sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo tempo hari lalu. Vaksinasi gratis itu dilakukan guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona.

“Saya hanya mau klarifikasi kalau saya tidak pernah membuat pernyataan bahwa vaksinasi gratis itu ada hubungannya dengan BPJS,” kata Nadia dalam Diskusi Pakar ‘Health Outlook 2021’ yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube CISDI TV, Jumat (18/12).

Kendati demikian, vaksinasi gratis yang dicanangkan pemerintah tak lantas menyuntik 267 juta warga Indonesia. Ada beberapa kriteria atau syarat penerima vaksin yang ditetapkan sesuai penelitian. Hal itu dilakukan guna mempertimbangkan kondisi kesehatan calon penerima agar tak memicu efek tertentu.

“Sesuai syarat itu adalah syarat siapa saja yang mendapatkan vaksin. Tentu saja harus sehat, tidak mungkin orang sakit divaksin. Usia, sudah ditentukan tentukan 18-59 tahun, itu yang disampaikan sebagai syarat,” kata dia.

Nadia pun menegaskan pemerintah ke depannya tidak akan mendorong masyarakat untuk wajib memiliki BPJS sebagai syarat menerima vaksin. Nadia bilang, vaksinasi Covid-19 ini bakal menyerupai imunisasi nasional yang dalam pelaksanaannya juga dilaksanakan secara gratis.

“Kami tidak pernah mengatakan ada hubungannya dengan BPJS. Imunisasi, harus ingat, yang kita berikan kepada bayi secara rutin apa itu tergantung BPJS? Tidak, sama, ini imunisasi nasional. Jadi kemudian jangan didiskusikan jadi sesuatu yang rasanya kurang tepat,” kata Nadia.

Sebelumnya, Nadia sempat menyatakan pemberian vaksin gratis bagi masyarakat masih mematangkan soal kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Kita masih matangkan ya terkait hal ini,” kata Nadia kepada CNNIndonesia.com saat ditanya soal kemungkinan kepesertaan aktif BPJS jadi syarat vaksinasi, Kamis (17/12) kemarin.

Namun pada Jumat (18/12), Nadia menegaskan kembali bahwa vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara gratis kepada rakyat Indonesia tanpa embel-embel kepesertaan aktif BPJS.

Pemerintah sendiri sebelumnya menargetkan akan menyuntik vaksin covid-19 terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 182 juta orang.

“Vaksin ini gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi tidak ada hubungan dengan keikutsertaan dalam BPJS, ya,” kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/12).

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan  keputusannya untuk menggratiskan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia pada Rabu (16/12). Pernyataan Jokowi itu muncul usai polemik skema vaksin berbayar alias mandiri menjadi perbincangan publik belakangan ini.

Gagasan vaksinasi berbayar dan gratis itu memang sempat mendapat penolakan dari sejumlah Ahli kesehatan masyarakat RI, epidemiolog hingga masyarakat luas.

Mereka menilai bahwa negara harus hadir dalam memberikan vaksin gratis secara menyeluruh terhadap seluruh warga negara. Sebab, vaksin berbayar dinilai berpotensi menghambat target pemerintah dalam memunculkan 70 persen herd immunity. (sumber: cnn.com)

09:50

Sehat sering kali dipersepsikan dari segi fisik saja. Padahal sehat juga berarti tentang kesehatan jiwa. Sayangnya, persoalan kesehatan jiwa masih dianggap kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Padahal saat ini sudah ada asuransi kesehatan yang menawarkan perlindungan terkait kesehatan mental.

WHO menyebutkan, anak muda alias generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan mental. Terlebih masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Misalnya upaya untuk lulus kuliah, mencari pekerjaan, atau mulai menyicil rumah.

Selain perubahan hidup, teknologi juga turut berkontribusi terhadap kesehatan mental generasi muda. Salah satunya adalah penggunaan media sosial. Media sosial seakan menciptakan gaya hidup ideal yang sebenarnya tidak seindah kenyataan. Hal inilah yang menciptakan tekanan dan beban pikiran pada generasi muda.

 

Anak Muda dan Masyarakat Urban Lebih Rentan Alami Gangguan Mental

 

Gangguan mental, karena gejalanya tidak seperti penyakit fisik, acapkali terlambat disadari. Padahal di Indonesia, jumlah penderitanya terbilang tidak sedikit.

  1. Setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yakni di usia 14 tahun. Menurut WHO, banyak kasus yang tidak tertangani sehingga bunuh diri akibat depresi menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak muda usia 15-29 tahun.
  2. Merujuk data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi penderita skizofrenia atau psikosis sebesar 7 per 1000 dengan cakupan pengobatan 84,9%. Sementara itu, prevalensi gangguan mental emosional pada remaja berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6%.
  3. Masih berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, masyarakat perkotaan lebih rentan terkena depresi, alkoholisme, gangguan bipolar, skizofrenia, dan obsesif kompulsif. Meningkatnya jumlah pasien gangguan jiwa di Indonesia dan di seluruh dunia disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan hidup manusia, serta meningkatnya beban hidup, terutama yang dialami oleh masyarakat urban.

 

Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia patut berbangga. Pasalnya tingkat stres masyarakat Indonesia ternyata tidak setinggi negara lain. Fakta ini berdasarkan Survei Skor Kesejahteraan 360° tahun 2018 yang diselenggarakan Cigna.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 86% responden dari seluruh negara yang turut berpartisipasi mengatakan bahwa mereka merasa stres. Namun di Indonesia, responden yang mengatakan bahwa mereka merasa stres ‘hanya’ sebesar 75%.

Jika dibuat perbandingan, ada 3 dari 4 responden yang merasa stres. Meski persentase tersebut terkesan tinggi, tingkat stres ini merupakan tingkat stres terendah dari seluruh negara yang disurvei.  Persoalan keuangan dan pekerjaan merupakan penyebab stres yang utama.

Sedangkan 25% sisanya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak merasa stres. Persentase ini merupakan yang terendah dibandingkan 22 negara lainnya. Di negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, tingkat stres masyarakatnya bahkan berada di atas rata-rata, yaitu sebesar 91%.

 

Asuransi Kesehatan Murah untuk Anak Muda 

 

Gangguan mental bisa bermula dari stres yang diabaikan. Oleh karenanya, stres harus ditanggulangi agar tidak dibiarkan berlarut-larut.

Stres bukanlah sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya. Masih berdasarkan survei Cigna tahun 2018, mayoritas orang Indonesia mengaku lebih memilih mengatasi stres secara mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencurahkan keluhan kepada teman atau keluarga, tidur, olahraga, belanja, dan liburan.

Hanya 1 dari 5 orang atau 20% responden saja yang meminta bantuan tenaga profesional (psikolog atau psikiater), untuk membantu mengatasi stres. Alasannya utamanya, mereka berpikir konsultasi pada psikolog atau psikiater akan menghabiskan banyak uang.

Biaya kesehatan memang sering dipandang sebagai sesuatu yang mahal. Padahal pikiran semacam ini tidak perlu dirisaukan jika memiliki asuransi kesehatan. Begitu pula dengan biaya preminya yang tidak selalu mahal.

Kini hadir asuransi kesehatan murah dengan premi terjangkau yang cocok bagi anak muda. Cigna Health Protection menyediakan perlindungan kesehatan mulai dari Rp36.000 per bulan bagi Anda yang berusia 18 – 29 tahun.

Cigna Health Protection juga menyediakan pengembalian premi sebesar 25% dari total pembayaran premi, apabila tidak ada klaim dalam waktu dua tahun. Selain itu, Anda tidak perlu menjalani pemeriksaan kesehatan saat pendaftaran.

Sudah saatnya generasi muda lebih peduli pada kesehatan fisik maupun mental. Biaya mahal bukan alasan. Miliki asuransi kesehatan murah dengan premi terjangkau sekarang dan dapatkan potongan 10% untuk pembayaran premi tahunan Cigna Health Protection.

09:18

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi memastikan masyarakat akan mendapatkan vaksinasi covid-19 secara gratis. Termasuk kepada masyarakat yang belum memiliki keanggotaan aktif di BPJS Kesehatan.

“Saya mau klarifikasi, saya tidak pernah membuat pernyataan bahwa vaksinasi gratis ada hubungannya dengan BPJS (Kesehatan),” kata Nadia saat diskusi virtual, Jumat (18/12).

Nadia menyebut, pemberian vaksin sesuai dengan kriteria dan sasaran. Misalnya, harus sehat dan usia 18 tahun-59 tahun.

“Vaksinasi diberikan gratis. Yang sesuai syarat siapa saja yang mendapatkan vaksin. Sehat dan usia 18 tahun-59 tahun. Hal-hal ini yang kita maksudkan sebagai syarat,” jelas dia.