Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Corona COVID-19 tiba di Indonesia. Vaksin Corona Sinovac yang tiba di Indonesia pada 6 Desember, tersebut tengah disimpan di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat.

Dirut Bio Farma Honesti Basyir mengatakan vaksin Corona Sinovac asal farmasi China menjadi salah satu dari 10 kandidat vaksin Corona tercepat di dunia, yang memasuki uji klinis tahap ketiga. Namun, ia menegaskan pemberian vaksin Corona tetap harus menunggu izin emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Total vaksin Corona Sinovac siap pakai yang disiapkan pemerintah sebanyak 3 juta dosis. Dosis selanjutnya sebanyak 1,8 juta rencananya didatangkan pada Desember 2020.

“1,8 juta ini akan datang di akhir Desember 2020. Awal Januari 2021 paling telat,” tegasnya.Selain itu, akan tiba juga vaksin Corona dalam bentuk bahan baku atau bulk sebanyak 30 juta dosis di Januari 2021. Sementara itu, 568 vial yang diterima dari 1,2 juta vaksin Corona yang sudah tiba, diuji di Bio Farma dan BPOM.

“1.200.568 vial, di mana 568 vial ini akan dialokasikan untuk dilakukan pengujian mutu yang akan dilakukan bersama Bio Farma maupun di Badan Pengawas Obat dan Makanan,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan enam vaksin COVID-19 yang akan dipakai di Indonesia. Adalah vaksin Corona Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Dari keenam vaksin COVID-19 tersebut, dua di antaranya telah selesai uji klinis dan menunjukkan efektivitas di hasil akhir melebihi 90 persen.

Bahkan, vaksin Corona Pfizer telah digunakan dengan izin penggunaan darurat di Inggris. Namun, FDA belum memberikan izin darurat pada vaksin Corona Pfizer maupun Moderna.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan perkembangan persiapan vaksinasi vaksin COVID-19 yang akan dilakukan di Indonesia. Persiapan ini terdiri dari sumber daya manusia (SDM) hingga kebutuhan logistik.

“Jumlah SDM yang dibutuhkan tentunya akan menyesuaikan dengan jumlah peserta vaksinasi,” ujar Prof Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11/2020).

Selain dari segi SDM, Prof Wiku mengatakan pemerintah pusat juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan saat program vaksinasi dilakukan. Bahkan pada 18 November 2020 lalu, Presiden Joko Widodo juga memastikan langsung dengan melakukan peninjauan simulasi vaksinasi di salah satu puskesmas di Bogor.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus melakukan pemantauan persiapan dalam hal logistik, salah satunya kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain. Ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan efektivitas vaksin.

“Kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya, sudah berjalan dengan baik. Rata-rata saat ini kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia sudah mencapai 97 persen,” jelas Prof Wiku.

Pemerintah juga saat ini tengah melakukan finalisasi untuk menentukan daerah-daerah prioritas yang nantinya akan menerima vaksin. Tentunya harus dipertimbangkan dari berbagai aspek.

“Untuk menentukan daerah-daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya,” imbuhnya.

Riak penolakan vaksinasi COVID-19 masih ditemukan pada sejumlah kalangan masyarakat. Penolakan tersebut diduga timbul karena kesalahpahaman mengenai vaksin akibat informasi yang keliru hingga kabar bohong.

 

Executive Secretary Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dr Julitasari Sundoro mengatakan aksi penolakan vaksin tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi masalah di negara lain di dunia.

“Mereka terkenal dengan vaccine resistance. Ini sudah di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Seiring berjalannya waktu, gerakan anti vaksin menyebar di internet, seminar-seminar perguruan tinggi di perguruan tinggi,” kata dr Julitasari dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Gerakan menentang vaksinasi atau imunisasi, kata dr Julitasari, bukanlah hal baru dan terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Ia mengulas, keraguan terhadap vaksinasi bahkan diperparah oleh klaim keliru dari sejumlah dokter.

“Seharusnya dokter memegang peran penting untuk mensukseskan kampanye vaksinasi COVID-19 dan tidak terlibat dalam pusaran propaganda anti vaksinasi,” ungkap dr Julitasari.

Beberapa pernyataan dokter di Indonesia terkait vaksin disebutkannya sangat keliru bahkan menyesatkan.

“Di Indonesia, ada seorang patologi anatomi yang menyatakan secara imunologi ada sel memori tidak perlu disuntik, ini suatu hal yang keliru. Ada dokter ahli gizi menyatakan jika ada kuman disuntikkan kepada anak dengan daya tahan tubuh yang menurun, maka kuman itu akan menjadi aktif bahkan menginfeksi tubuh penerima,” urai dr Julitasari.Ia menambahkan, ada pernyataan paling baru dari seorang dokter yang mengatakan tidak perlu membuang uang untuk membeli vaksin, karena tes PCR dinilainya lebih efektif dalam menangkal COVID-19.

“Beliau tidak paham kalau PCR itu dibutuhkan untuk screening penemuan kasus, vaksin untuk pencegahan. Basic saja dia tidak paham,” cetus dr Julitasari.

Ia memaparkan sejarah menunjukkan vaksinasi berperan dalam menangkal penyakit menular, mencegah kesakitan, dan kematian. Hal ini sudah terbukti baik di Indonesia maupun di dunia. Pada abad 20 ini, vaksin berhasil mengeradikasi penyakit seperti cacar atau smallpox. Selain itu, dengan adanya vaksinasi massal, Indonesia dinyatakan bebas cacar pada 1980.

Secara biologi, lanjut dr Julitasari, vaksin merupakan virus atau bakteri yang dilemahkan sehingga kemudian dihasilkan kekebalan aktif saat dimasukkan ke tubuh manusia.

MEMASUKI era tatanan baru (new normal) yang seharusnya makin membuat masyarakat Sumsel meningkatkan disiplin kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Prokes) justru makin menurun dan bahkan mulai lengah. Akibat kondisi ini, membuat kasus positif covid-19 di Sumsel makin hari makin meningkat.

Dimana dari catatan Gugus Tugas Covid-19 Sumsel, kasus positif di Sumsel terus bertambah. Terbukti per 19 Juli 2020, total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Sumsel sebanyak 3.012 orang. Sementara kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di era tatanan hidup baru atau new normal semakin hari semakin menurun.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Sumsel, Yusri menegaskan, cara menghentikan penyebaran covid-19 tak lain adalah dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan.

“Maka dari itu, kita tidak pernah berhenti mengimbau, mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. Kita jangan menganggap enteng protokol kesehatan, jika kita disiplin dengan protokol kesehatan maka penyebaran ini akan berakhir,” tandasnya.

Dari hasil evaluasi Gugus Tugas Sumsel kata Yusri, penambahan kasus covid-19 karena masyarakat masih banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Disinggung aturan penilangan terhadap masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan terkhusus tidak memakai masker, sesuai dengan Instruksi dari Presiden RI terkait akan diadakan penilangan bagi yang tidak bermasker di muka umum TMT 27 Juli sampai dengan 9 Agustus 2020 (14 hari) sebesar Rp 200 ribu sampai dengan Rp 250 ribu, pihaknya sangat setuju.

“Pada prinsipnya, jika akan diadakannya penilangan tersebut, kita selaku tim Gugus Tugas Provinsi setuju. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat kita ini bandel dan baru bisa nurut jika diberi hukuman seperti itu. Akan sangat baik kalau penilangan itu diterapkan, supaya ada efek jera di masyarakat,” ujar Yusri.

Palembang Masih Tinggi

Jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Palembang Minggu (19/7), masih cukup tinggi. Dimana ada penambahan 39 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga total warga yang terkonfirmasi positif mencapai 2.040 orang.

Sedangkan untuk jumlah yang warga yang sembuh hanya bertambah 3  orang.  Plt Kepala Dinas Kesehatan, dr Fauziah melalui juru bicara mengungkapkan, penambahan kasus positif di Palembang masih terus ada. Selain karena banyaknya warga yang melakukan pemeriksaan swab, banyaknya warga yang mulai tidak patuh pada protokol kesehatan juga mempengaruhi.

“Memang ada peningkatan jumlah pasien positif. Namun, semuanya sudah mendapat perawatan intensif,”katanya. Hingga saat ini, Kecamatan Ilir Barat I masih menjadi kecamatan terbanyak yang warganya terpapar covid-19, dengan jumlah 214 orang. Kemudian Kecamatan  Kemuning 179 orang dan Kecamatan Ilir Timur  178 orang.

Dengan telah tersebarnya Covid-19 di 18 kecamatan, Pemkot Palembang meminta warga untuk terus menjaga kesehatan dan menerapkan sosial distancing. Pihaknya juga mengimbau warga untuk tetap memakai masker. Karena penggunaan masker merupakan upaya pencegahan penularan virus.

Dikatakan juga mengatakan, masyarakat diharapkan tidak perlu panik dan mengucilkan pasien positif Covid-19. Selama tetap menerapkan social distancing serta menjaga pola hidup sehat dan rutin cuci tangan pakai sabun di alir mengalir.

“Diharapkan masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga dari penularan dengan mengurangi aktifitas di luar rumah yang tidak mendesak dan selalu memakai masker jika aktifitas keluar rumah,” katanya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa menyebut bila pertambahan kasus di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Apalagi juga tak terlepas dari masifnya upaya Pemkot Palembang bersama gugus tugas dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk tracing warga yang terpapar Covid-19.

“Tracking ini secara jujur kita lakukan, makanya terjadi peningkatan status. Tinggal bagaimana memperketat terhadap penegakkan disiplin protokol kesehatan terutama di pasar dan pelayanan publik. Untuk ini kita akan bersama TNI, Polri dan Satpol PP,” jelasnya.

Ia membantah jika pengawasan Pemkot Palembang terkesan kendor. Karena menurutnya, gugus tugas memperkuat personil yang untuk ditempatkan sesuai Klaster penyebaran Covid-19, seperti di Pasar ataupun di pusat perbelanjaan. ” Di pasar/ toko itu ada pembagiannya serta jam pembagiannya, tapi memang luput dari pantauan. Sebenarnya mereka (petugas) sudah door to door mengingatkan,” tegasnya.

Ia mengatakan jika dalam kondisi ini bisa saja muncul Klaster baru, apabila masyarakat tidak jujur menyampaikan kondisi kepada puskesmas setempat. “Ini kan melalui tracing. Puskesmas akan memonitor sampai tingkat lapangan yang ada. Makanya perlu kejujuran masyarakat, sehingga puskesmas pun tau apa yang harus mereka lakukan,” tukasnya.

Terkesan Tutup Mata

Penyebaran wabah Covid-19 (corona) kian hari di Sumsel makin bertambah. Kondisi ini tak lepas dari ketidakperdulian warga terhadap bahayanya virus dari Wuhan Cina tersebut.

Kemungkinan penyebabnya karena protokol kesehatan sudah tidak lagi dipatuhi warga seolah menutup mata menghadapi pandemi ini.  Sulaiman, salah seorang warga Kota Palembang mengatakan, saat ini seluruh tempat hiburan, pasar modern sudah bebas buka begitu juga dengan perkantoran yang sudah mulai aktif bekerja.

“Suasana tersebut tentu menimbulkan keramaian lagi dan membuat kita sudah mulai mengabaikan atau mungkin lupa dengan aturan protokol kesehatan. Kita sudah tidak lagi perduli akan kondisi kesehatan karena terlena akan suasana yang serba normal saat ini,” tuturnya.

Firdaus, warga Kota Palembang lainnya  berpendapat, jika warga sudah bosan akan kondisi ini. Warga diminta untuk patuhi protokol kesehatan sementara  menurut warga pemerintah sudah tidak begitu lagi memantau akan hal ini.

“Mereka hanya melakukan pemeriksaan pemulihan jika ada pasien, kita diberikan kebebasan beraktifitas di liuar rumah. Seakan-akan sudah diberikan perangkap bagi warga yang imunnya kuat akan bertahan namun akan punah jika fisiknya lemah,” ujarnya.

Begitu juga yang dikatakan  Rosa. Menurut ibu rumah tangga ini jika pandemic ini  sudah memasuki fase kebosanan dan ketidakperdulian. “Kita sudah bosan, sekarang sudah beranggapan jika soal informasi apakah itu hoax, karena jika melihat sikap dari pemerintah maupun warga seakan-akan semua biasa saja.

Sementara data kasus perkembangan covid terus meningkat, namun dengan sikap pemerintah yang seolah-olah  diam saja tentu kita jadi bingung. Padahal saat ini tetap perlu taat protokol kesehatan dan sanski tegas,” ucapnya.

Pemerintah Kota Makassar kembali menggelar tes swab massal guna menyukseskan program trisula dalam upaya pengendalian Covid-19. Test swab massal dipusatkan di 47 puskesmas yang ada di Kota Makassar.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Makassar Agus Djaja Said menyebutkan, pelaksaan tes swab secara gratis ini akan dilakukan selama tiga pekan dimulai ada 10 Desember. Langkah tersebut diambil sebagai langkah pereventif Pemkot Makassar dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.

“Kita mau melakukan tes swab massal lagi, agar kita dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan dari penderita virus Corona ini,” jelas Agus, Minggu (6/12/2020).

Agus tak menampik bahwa di Makassar saat ini memang terjadi kenaikan kasus. Meski tidak drastis namun, antisipasi harus segera dilakukan. Apalagi Kota Makassar sudah memasuki zona orange sejak beberapa bulan terakhir.

Bahkan pihaknya menargetkan, Kota Makassar bisa memasuki zona orange jika pemeriksaan gencar dilakukan Adapun pada tes swab massal ini, Satgas Covid-19 Kota Makassar menargetkan sebanyak 15.267 orang yang akan mengikuti tes selama tiga pekan digelar.

“Saat ini kita berupaya agar bagaimana kita bisa mempertahankan Makassar di zona orange dan semoga ada penurunan kita bisa masuk di zona kuning,” garap Agus.

Merujuk pada data Satgas Covid-19 Kota Makassar, hingga Sabtu (5/12) kemarin, jumlah pasien dengan status suspek sebanyak 687 kasus dengan total konfirmasi kasus sebanyak 1.504. Sementara tercatat ada 123 pasien yang meninggal.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan, pemeriksaan uji spesimen melalui tes usap atau swab Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19 tidak dikenakan biaya atau gratis.

Menurut Doni, pemerintah pusat telah memberikan reagen ke berbagai daerah untuk melakukan uji sampel spesimen virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Sehingga, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat memberikan pelayanan dan penanganan Covid-19 gratis berbasis data.

“Untuk yang di Puskesmas seharusnya gratis (tidak dipungut biaya) karena reagen itu diberikan dari pusat, dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Satgas Covid-19. Kemudian juga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota juga ada yang menyelenggarakan (pengadaan) reagen sendiri,” kata Doni, Sabtu (10/10).

Doni meminta masyarakat segera melapor jika menemukan ada pihak yang mengenakan biaya untuk pelaksanaan tracing kontak erat pasien Covid-19 dengan swab PCR.

“Kalau toh mungkin masih ada pungutan-pungutan, mohon kami bisa diinformasikan, sehingga kami bisa mencari solusinya,” tegas Doni.

Doni menuturkan, pemeriksaan swab gratis ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani untuk melakukan pemeriksaan spesimen, sehingga solusi terbaik akan selalu diupayakan dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.

“Beban kepada masyarakat tidak boleh terlalu berat, apalagi untuk melakukan pemeriksaan spesimen,” kata Doni.

Asrama Haji Donohudan, disiapkan untuk merawat pasien Corona atau COVID-19, khususnya pasien tanpa gejala. Petugas medis pun sudah berada di asrama haji yang berlokasi di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali itu.

“Pada dasarnya kesiapan kami sudah siap, bahkan mulai kemarin kami sudah siap. Tim medis sudah siap. Kami tim medis persiapkan 24 jam,” ujar Penanggung jawab untuk Isolasi Orang Tanpa Gejala (OTG) wilayah Solo Raya, dr Sigit Armunanto, di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Senin (7/12/2020).

Tim medis yang berjaga di Asrama Haji Donohudan, jelas Sigit, dari berbagai komponen Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yaitu dari Balai Layanan Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) wilayah Klaten, RSJ Solo, RSJ Klaten dan RSUD Dr Moewardi Solo.

“Jadi kami bergantian tim medisnya secara 24 jam siap untuk melayani para OTG yang ada di sini,” kata Sigit.

Dikemukakan, tim medis yang bertugas di asrama haji setiap harinya terdiri satu orang dokter, dua perawat dan satu orang pengemudi mobil ambulans. Pengemudi ini untuk mengantisipasi hal-hal tertentu jika ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit.

Menurut dia, pihak tim medis sudah berjaga di Asrama Haji Donohudan sejak Minggu (6/12/2020) kemarin. Namun, hingga sing hari ini belum ada pasien Corona yang masuk.

“Kalau mulai menerima sejak kemarin kita sudah siap menerima. (Tapi) Belum ada yang datang. Tenaga medis siap, ruangan siap, infrastruktur dan pelayanannya sudah kita siapkan. Semua pasian OTG dari wilayah se-eks Karisidenan Surakarta bisa dikarantina di sini,” imbuh Sigit.

Pasien yang masuk ke Asrama Haji Donohudan, terang dia, syaratnya harus kiriman dan merupakan pasien yang direkomendasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota. Jadi pasien harus membawa surat rekomendasi itu dan KTP.

Untuk perawatannya, kata Sigit, karena pada dasarnya merupakan pasien OTG, maka pihaknya akan membangun imunitas pasien tersebut. Selain itu juga mengajak mereka rutin berolahraga.

“Setiap hari kita harus siap mengecek mereka kondisi fisiknya. Apakah ada keluhan, ada klinis yang baru. Kalau ada klinis yang baru, ya kita rujuk,” sambungnya.

Nantinya juga akan ada petugas dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Jateng yang akan melakukan pemeriksaan PCR terhadap para pasien. Pemeriksaan itu dilakukan setelah pasien berada di asrama haji antara 3 sampai 5 hari.

“Apakah sudah negatif atau belum. Harapannya sih segera saja negatif, sehingga cepat pulang dan rakyat kita sehat,” pungkas dia.

Saat ini berbagai negara dilaporkan mulai menyusun rencana pemberian vaksin COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berkomentar bahwa sebenarnya vaksin tidak perlu diwajibkan untuk seluruh populasi.

Kampanye protokol kesehatan dan pemberian vaksin pada kelompok kunci, seperti lansia, orang dengan penyakit penyerta, dan tenaga kesehatan akan lebih efektif. Direktur program imunisasi WHO, Kate O’Brien, mengaku tidak berharap negara-negara mewajibkan vaksinasi COVID-19.

“Kami tidak membayangkan ada negara yang membuat mandat wajib vaksin,” kata Kate seperti dikutip dari Reuters, Selasa (8/12/2020).

“Tapi ya mungkin ada negara atau situasi profesional yang sangat direkomendasikan agar semuanya divaksinasi,” lanjut Kate sambil memberi contoh misalnya di rumah sakit.

Indonesia sendiri dilaporkan sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang dikembangkan Sinovac Biotech. Rencananya vaksin akan diberikan untuk kelompok prioritas terlebih dahulu.

Ada beberapa tanda yang tidak disadari seseorang pernah terinfeksi COVID-19. Biasanya seseorang yang terinfeksi virus Corona akan merasakan berbagai gejala khas. Tetapi ada juga yang tidak merasakan gejala dan pulih dengan sendirinya.

Dikutip dari laman Daily Star, ilmuwan Dr Dominic Piment mengatakan sebanyak 80 persen pasien COVID-19 memiliki gejala ringan atau tidak memiliki gejala sama sekali.

“Ketika gejala benar-benar terjadi, demam dan batuk masing-masing muncul pada sekitar 50-60 persen pasien,” ujar Dr Dominic.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah jika seseorang tertular virus Corona lebih dari satu kali. Orang tersebut bisa sakit lagi, baik setelah didiagnosis secara resmi maupun hanya praduga karena mengalami gejala yang ringan.

Berikut tanda dan gejala COVID-19 yang tidak disadari.

1. Kelelahan

Seseorang yang merasa sangat lelah selama seminggu atau lebih bahkan tidak bisa mengingat apapun dalam beberapa waktu, bisa jadi orang tersebut sudah terinfeksi COVID-19. Sebanyak lebih dari 60 persen orang mengaku merasa kelelahan saat mereka terinfeksi virus Corona.

2. Sakit tenggorokan

Saat suara terdengar parau, bisa jadi disebabkan karena kelelahan atau mengalami flu. Tetapi, suara yang parau karena sakit tenggorokan bisa menjadi pertanda seseorang terinfeksi COVID-19.

Hal ini karena sebanyak lebih dari 52.2 persen pasien COVID-19 ternyata mengalami kondisi ini sebagai gejala awalnya.. Kehilangan kemampuan pada indra penciuman dan perasa

Salah satu tanda dan gejala COVID-19 adalah hilangnya kemampuan indra penciuman dan perasa. Jika Anda pernah atau sedang mengalami gejala ini, segera lakukan isolasi dan lakukan tes COVID-19 untuk mengetahui sudah terinfeksi virus atau tidak.

4. Sakit kepala

Sakit kepala juga bisa menjadi salah satu gejala seseorang terinfeksi virus Corona. Gejala ini merupakan salah satu tanda yang tidak disadari. Sebab seseorang mungkin tidak terlalu memperhatikan perbedaan antara sakit kepala biasa dengan sakit kepala akibat COVID-19.

Sebanyak 70 persen pasien virus Corona COVID-19 mengaku bahwa mereka mengalami sakit kepala.

5. Masalah gastroenteritis

Saat tubuh terinfeksi COVID-19 tanda yang bisa terjadi adalah diare dan muntah. Meskipun hanya dialami sebanyak 4 persen pasien, seseorang perlu melakukan tes COVID-19 jika kondisi itu muncul disertai batuk, sesak napas, dan suhu tubuh yang tinggi.

Di dinding rumah sakit kanker anak-anak di Basra tergantung foto-foto beberapa anak muda yang telah dirawat di sana. Sebagian besar tersenyum. Beberapa potret memiliki garis hitam di sudut kiri atas. Itu adalah gambar anak-anak yang telah meninggal.

Hesham Abdullah mengatakan dia keluar dari pekerjaan kantornya untuk merawat putranya Mostafa, 14, menjual rumahnya dan semua barang berharga keluarga untuk membayar perawatan. Tanpa asuransi kesehatan, ia memperkirakan ia telah menghabiskan setidaknya $ 120.000 untuk membeli obat-obatan di pasar gelap dan perjalanan ke klinik luar negeri. Keluarganya yang beranggotakan lima orang harus tinggal bersama saudaranya.

“Itu sepadan. Saya akan tidur di jalan dengan imbalan berupa momen yang bebas rasa sakit untuknya,” kata Abdullah. “Tapi ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh individu. Ini adalah sesuatu yang harus ditangani oleh negara.”

Sistem perawatan kesehatan Irak sedang dalam krisis. Ada kekurangan obat-obatan dan staf medis. Ribuan dokter melarikan diri, dan angka harapan hidup dan kematian anak jauh di bawah rata-rata untuk wilayah tersebut. Tahun ini, sebuah ancaman baru telah muncul: di seberang perbatasan dengan Iran, virus corona telah membunuh banyak orang dan menginfeksi lebih banyak lagi, termasuk seorang wakil menteri kesehatan, mendorong pemerintah Irak untuk menutup perbatasan. Irak melaporkan kasus pertamanya dalam beberapa hari terakhir.

Untuk memahami keruntuhan layanan kesehatan Irak, Reuters berbicara dengan banyak dokter, pasien, pejabat dan investor swasta dan menganalisis data pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia. Kisah yang muncul sangat kompleks. Selama tiga dekade terakhir negara ini telah dirusak – oleh perang dan sanksi PBB, oleh konflik sektarian dan kebangkitan kelompok militan. Namun bahkan dalam masa yang relatif stabil, Irak telah kehilangan peluang untuk memperluas dan membangun kembali sistem layanan kesehatannya.

Misalnya pada tahun 2019, satu tahun yang relatif damai, pemerintah mengalokasikan hanya 2,5% dari anggaran negara sebesar $ 106,5 miliar untuk kementerian kesehatan, sebagian kecil dari pengeluaran di tempat lain di negara Timur Tengah itu.

Sebagai perbandingan, pasukan keamanan menerima 18% dan kementerian perminyakan 13,5%. Selama dekade terakhir, data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan, pemerintah pusat Irak telah secara konsisten menghabiskan jauh lebih sedikit per kapita untuk perawatan kesehatan daripada rata-rata tetangganya yang lebih miskin – rata-rata $ 161 per warga setiap tahun, dibandingkan dengan Yordania $ 304 dan Lebanon $ 649.

“Kesehatan bukan prioritas dan indikator menunjukkan hal itu. Pemerintah tidak memberikan layanan kesehatan seperti yang seharusnya,” kata Alaa Alwan, menteri kesehatan Irak, kepada Reuters pada Agustus lalu. Alwan, yang juga menjabat peran senior di Organisasi Kesehatan Dunia, mengundurkan diri sebagai menteri bulan berikutnya, setelah hanya satu tahun menjabat, mengutip korupsi yang tidak dapat diatasi dan ancaman dari orang-orang yang menentang upaya reformasinya.

Protes massal pecah di Baghdad dan di sebagian besar Irak selatan, termasuk di Basra, akhir tahun lalu ketika ribuan orang berseru untuk perombakan sistem politik yang mereka katakan telah menjarah sumber daya negara dan mendorong orang-orang biasa ke dalam kemiskinan.

Layanan kesehatan yang buruk adalah salah satu keluhan utama, dan kurangnya akses ke perawatan kanker adalah titik nyala. Kisah-kisah tentang orang tua yang sedih yang tidak bisa mendapatkan obat kanker untuk anak-anak mereka mengisi program berita televisi hampir setiap hari. Tekanan publik dibangun di atas para pemimpin politik di semua tingkatan.

“Saya di sini hari ini karena ibu saya menderita kanker dan dia bahkan tidak dapat memperoleh perawatan yang paling mendasar,” kata Karrar Mohamed, guru berusia 25 tahun, yang juga kehilangan ayahnya karena penyakit tersebut.

Mohamed berbicara pada awal November, dikelilingi oleh puluhan pria muda yang mengacungkan tongkat dan mengenakan masker gas. Mereka memblokir jembatan Baghdad pusat dan bersiap-siap untuk menghadapi polisi bersenjata berat. Sejak 1 Oktober, pasukan keamanan telah membunuh hampir 500 pemrotes dan melukai ribuan lainnya, menurut penghitungan Reuters. Protes menyebabkan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri pada bulan Desember.

KAMAR YANG PENUH, DOKTER KELEBIHAN KERJA

Mostafa berbaring di tempat tidur di ruang tamu pamannya di Basra ketika seorang wartawan Reuters berkunjung pada musim semi 2019. Wajahnya berkerut karena kesakitan. Dia tidak bisa duduk dengan nyaman karena benjolan di punggungnya. Itu dimulai dengan nyeri kaki biasa pada 2016. Mostafa awalnya salah didiagnosis dengan peradangan sendi. Pada saat tumor terdeteksi, kesehatannya semakin buruk. Dokter memastikan dia menderita sarkoma, kanker jaringan ikat.

Mostafa memulai perawatan di rumah sakit kanker anak-anak Basra.

Rumah sakit sangat kekurangan ruang. Enam tempat tidur dijejalkan ke setiap kamar dan setiap tempat tidur ditempati. Dengan hanya rata-rata 1,2 tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang, Irak tertinggal di sektor itu. Para ibu tidur di lantai, di samping anak-anak mereka yang sakit. Ayah tidur di trailer yang berdekatan – Irak menyebutnya karavan.

Bahkan ruang gawat darurat telah dirancang ulang untuk mengakomodasi lebih banyak pasien. Administrator mengatakan rumah sakit mungkin segera harus berekspansi menggunakan gudang-gudang.

Orang tua mengeluh bahwa ruang tidak baik untuk anak-anak yang memiliki kekebalan berkurang karena kemoterapi, tetapi mereka tahu jika rumah sakit membatasi hunian maka banyak anak-anak tidak akan diterima.

Kota terbesar di selatan, Basra adalah ibu kota ekonomi Irak dan mengekspor cukup minyak yang mencapai 90% dari pendapatan negara. Tetapi sistem perawatan kesehatannya secara kronis kekurangan dana dan dijalankan oleh dokter dan perawat yang bekerja terlalu keras, menurut dokter dan pasien di kota itu dan analisis data dari Kementerian Kesehatan.

Perang dengan kelompok militan juga tidak bisa disalahkan karena kurangnya tempat tidur dan staf. Berbeda dengan provinsi-provinsi yang dihancurkan oleh gerakan ekstrimis, Basra tidak menyaksikan pertempuran. Pasien dan dokter menuding korupsi dan salah kelola di tingkat federal dan lokal.

Antara 2015 dan 2017, pemerintah menghabiskan rata-rata $ 71 per warga untuk layanan kesehatan di Basra, temuan Reuters, setengah dari rata-rata nasional.

Basra sangat kekurangan peralatan medis yang vital, dengan hanya tiga pemindai CT dan satu unit MRI per juta penduduk, sebagian kecil dari tingkat rata-rata 34 pemindai CT dan 24 unit MRI untuk negara-negara maju. Abdullah khawatir tentang kualitas perawatan di pusat kanker anak-anak Basra. Kepala administrator rumah sakit, Ali al-Eidani, mengatakan bahwa klinik membutuhkan lebih dari empat kali dana yang diterima dari kementerian kesehatan pada tahun 2019 untuk beroperasi secara efektif.

Rumah sakit tidak memiliki mesin pemindaian PET, yang digunakan untuk membantu mendeteksi dan mendiagnosis kanker tertentu, dan tidak cukup punya obat kanker.

Untuk menjaga rumah sakitnya selama kekurangan obat, Eidani melakukan penggalangan dana. Ini membuatnya bermasalah dengan pihak berwenang, yang telah menyelidiki dia untuk dugaan korupsi beberapa kali, dan setiap kali melepaskannya dengan peringatan.

Tidak ada yang terlalu serius, katanya. Dia mengatakan bosnya mengerti dia harus berimprovisasi agar tempat itu tetap berjalan sehingga mereka menyelidikinya, tetapi jangan membawanya lebih jauh. Pejabat kementerian kesehatan mengakui bahwa situasi seperti itu terkadang muncul.

MEMBENGKOKKAN ATURAN

Pendanaan bukan satu-satunya masalah.

Peraturan pemerintah sejak tahun 1970-an melarang dokter seperti Eidani membeli peralatan atau obat-obatan dari sektor swasta. Sebagai gantinya, ia harus menerima obat langsung dari kementerian kesehatan di Baghdad, yang seringkali tidak cukup untuk diberikan.

Eidani mengatakan bahwa jika dia bermain dengan buku-buku, anak-anak akan mati begitu saja.

Sebagai gantinya, ia mengambil jalan keluar: membeli obat dari wilayah semi otonomi Irak Kurdistan , yang memiliki kementerian kesehatan sendiri dan sistem inspeksi obat paralel. Karena obat-obatan telah diperiksa dan disetujui oleh badan pemerintah, mereka dianggap dibeli secara legal.

Penanganan kesehatan di Kurdistan lebih baik. Wilayah ini tidak terluka oleh invasi pimpinan AS pada tahun 2003 dan lolos dari kehancuran perang saudara yang menyusul. Kurdistan memiliki 15% hingga 20% dari populasi Irak namun memiliki seperempat pusat kardiovaskular dan rehabilitasi Irak dan sepertiga dari pusat diabetes. Sementara di sisa Irak memiliki 1,1 tempat tidur rumah sakit dan 0,8 dokter per 1.000 orang, Kurdistan memiliki 1,5 tempat tidur dan 1,4 dokter.

Pada tahun 2018, lebih dari 85% obat-obatan dalam daftar obat-obatan esensial Irak tidak tersedia atau sama sekali tidak ada, mantan menteri kesehatan Alwan mengatakan kepada Reuters.

Obat kanker termasuk yang paling langka dan paling banyak diselundupkan, sebagian karena harganya yang tinggi. Perusahaan-perusahaan internasional takut berbisnis langsung dengan pemerintah Irak karena korupsi dan ketidakstabilan, kata regulator dan importir swasta. Mantan menteri kesehatan Alwan mengakui bahwa “masalah korupsi pada administrasi yang ada di Irak adalah penghalang utama dalam hal ini.

Pemerintah mengimpor obat-obatan dan peralatan medis melalui Perusahaan Negara untuk Pemasaran Obat dan Peralatan Medis, yang dikenal sebagai KIMADIA. Ketuanya bersikeras bahwa hubungan dengan perusahaan farmasi itu baik, tetapi dia juga mengakui bahwa KIMADIA sudah ketinggalan zaman dan kekurangan dana dan seringkali gagal memenuhi permintaan.

“Butuh waktu untuk mempelajari obat apa yang kurang kita miliki,” kata Mudhafar Abbas, yang diajak oleh mantan menteri Alwan untuk merampingkan KIMADIA. “Kami memiliki birokrasi terpusat.”

Apotek diguyur dengan obat-obatan selundupan yang bisa melewati tanggal kedaluwarsa atau tidak aman. Irak juga tidak dapat mengandalkan industri lokalnya untuk memproduksi obat-obatan.

Jauh berbeda dari tahun 1960-an dan 1970-an ketika perawatan kesehatan Irak membuat iri negara-negara Timur Tengah. Irak adalah negara kedua, setelah Mesir, yang memasuki industri farmasi. Dua pabrik besar milik negara sekarang berdiri sebagai monumen tanda penurunan negara. Yang pertama, di Mosul, hancur oleh pengambilalihan kelompok militan. Yang kedua, di Samara, utara Baghdad, beroperasi menggunakan peralatan berusia puluhan tahun. Wanita mengambil bungkus blister dan mengikatnya bersama dengan karet gelang. Laki-laki membungkus bundel dengan tangan.

Didirikan 50 tahun yang lalu, Perusahaan Negara untuk Industri Obat-obatan (SDI) memiliki pabrik. Dulu menghasilkan 300 item, kata ketua Laith Abdulrahman kepada Reuters di kantornya di Samara. Sekarang hanya memiliki sekitar 140 di pasar dan semua adalah barang-barang dasar, tidak ada obat yang menyelamatkan jiwa. Pada tahun 2019, perusahaan memproduksi 80% lebih sedikit obat daripada tahun 2002, sebelum invasi pimpinan AS.

“Perang yang panjang dengan Iran, sanksi selama 13 tahun, perang tahun 2003, ini tentu saja berpengaruh,” kata Abdulrahman. “Setiap negara tanpa stabilitas politik dan ekonomi akan mengalami penurunan dalam industri.”

Ada 17 pabrik milik pribadi, tetapi mereka juga hanya membuat obat dasar dengan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Korupsi, pajak tinggi, jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan, rantai pasokan yang buruk, dan kondisi keamanan yang mengerikan telah membuat industri ini kembali mundur berpuluh-puluh tahun, kata para profesional medis.

Perusahaan Irak mencakup kurang dari 8% dari kebutuhan pasar, kata Abbas. Mereka kekurangan bahan baku, teknologi, dan peralatan.

“SDI dulu perintis,” kata Abbas. “Kami dulu mengekspor ke negara-negara Eropa Timur dan Arab. Sekarang lihat kami.”

RUSAKNYA KEPERCAYAAN

Irak memiliki beberapa dokter dan perawat per kapita terendah di wilayah tersebut – lebih sedikit dari negara-negara yang secara signifikan lebih miskin seperti Yordania dan Tunisia.

Pada tahun 2018, Irak hanya memiliki 2,1 perawat dan bidan per seribu orang, kurang dibanding Yordania 3,2 Jordan dan Lebanon 3,7, menurut perkiraan masing-masing negara. Dan Irak hanya memiliki 0,83 dokter per seribu orang, jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan Timur Tengahnya. Yordania misalnya, memiliki 2,3 dokter per seribu.

Hidup tidak menyenangkan bagi dokter di bawah Saddam Hussein, dokter dengan cepat menunjukkan. Program minyak-untuk-pangan PBB memberi Irak sejumlah besar bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan, sebagai ganti minyak Irak. Namun demikian ada kekurangan obat-obatan dan upah yang mengerikan. Dokter dipandang sebagai komoditas berharga dan dilarang bepergian.

“Tapi setidaknya dokter dilindungi,” kata seorang dokter. “Tidak ada serangan.”

Menurut asosiasi medis Irak, sedikitnya 320 dokter telah terbunuh sejak 2003, ketika pasukan pimpinan AS menggulingkan Saddam, yang mengantarkan kekerasan sektarian dan pemberontakan Islam selama bertahun-tahun.

Ribuan lainnya telah diculik atau diancam. Para profesional medis terus meninggalkan negara itu di bawah Saddam – banyak penyelundup yang membayar atau melakukan perjalanan berbahaya. Setelah invasi Amerika, mereka mulai bermigrasi secara massal, meninggalkan sistem perawatan kesehatan umum tidak memadai untuk merawat 38 juta orang Irak.

Sekitar 20.000 dokter, sepertiga dari 52.000 dokter terdaftar Irak, telah melarikan diri sejak 1990-an, kata asosiasi itu. Seorang dokter yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan bahwa dari 300 dokter di kelas kelulusan 2005, setengahnya telah meninggalkan Irak. Dua dari teman baiknya, dua sepupu dan seorang paman – semuanya berlima dokter – telah melarikan diri, katanya.

Presiden asosiasi medis Abdul Ameer Hussein mengatakannya secara sederhana: “Tidak ada cukup dokter dan rumah sakit untuk menangani jumlah pasien.”

Krisis kesehatan telah mengakibatkan kerusakan kepercayaan antara dokter dan pasien. Itu tidak biasa bagi keluarga pasien untuk menyerang dokter jika terjadi kesalahan selama perawatan.

“Ketika seseorang meninggal, kami memanggil polisi terlebih dahulu, sebelum kami memberi tahu keluarga, untuk berjaga-jaga,” seorang mantan dokter muda mengatakan kepada Reuters di Baghdad.

Sekitar 20% dari mantan rekannya beralih ke akademisi, dia memperkirakan. Mengajar lebih aman dan lebih terhormat daripada praktik kedokteran, katanya.

Para dokter Irak hanya memperoleh $ 700 hingga $ 800 per bulan, dan banyak yang mencari pekerjaan sampingan di sektor swasta untuk menambah penghasilan rendah mereka. Kebanyakan dokter muda terlalu banyak bekerja, melakukan shift 12 hingga 16 jam setiap hari. Beberapa menerima suap untuk meresepkan obat-obatan tertentu, dokter mengatakan kepada Reuters.

Banyak dokter senior merujuk pasien yang mereka temui di pagi hari di rumah sakit umum ke praktik pribadi mereka sendiri untuk meningkatkan pendapatan. Ini semakin mengikis kepercayaan pasien di sektor publik, kata dokter, pasien, dan aktivis hak kesehatan. Hari kerja yang panjang berdampak pada kinerja, menyebabkan lebih banyak kesalahan dan mengundang lebih banyak serangan.

Beberapa dokter membeli obat untuk pasiennya sendiri, entah karena kewajiban moral atau takut diserang. Praktik ini ilegal karena obat yang diberikan di rumah sakit harus berasal dari toko rumah sakit. Dan itu berpotensi penjara.

Pada September 2019, ratusan dokter turun ke jalan-jalan di Baghdad menuntut bayaran dan kondisi yang lebih baik, hanya beberapa hari sebelum protes besar-besaran melanda negara itu, ledakan kemarahan atas layanan publik yang mengerikan dan korupsi resmi. Dokter-dokter muda dapat terlihat memberikan perawatan kepada pengunjuk rasa yang terluka di pusat Tahrir Square di ibukota.

“TANPA EMPATI”

Dihadapkan dengan rumah sakit yang tidak lengkap dan kekurangan obat-obatan di rumah, banyak pasien kanker menghabiskan ribuan dolar untuk mencari pengobatan di luar negeri, di Lebanon, India, Yordania, Iran dan Turki.

Amer Abdulsada, yang mengarahkan program evakuasi medis Irak, mengatakan rakyat Irak menghabiskan $ 500 juta untuk perawatan kesehatan di India pada tahun 2018. Tahun itu, pemerintah India memberikan sekitar 50.000 visa medis kepada warga Irak, katanya.

Reuters berbicara dengan 11 pasien kanker saat ini dan yang baru sembuh yang mengatakan mereka menghabiskan ribuan dolar untuk perawatan kanker di luar negeri. Banyak yang telah menghabiskan tabungan hidup mereka, hanya untuk kembali dan menemukan terapi perawatan yang tidak tersedia. Mereka seperti keluarga Abdullah, yang tidak mampu lagi bepergian, menghabiskan sedikit uang yang tersisa untuk obat-obatan pasar gelap.

Keluarga Abdullah adalah kelas menengah sebelum Mostafa jatuh sakit. Operasi pertamanya menelan biaya 12 juta dinar Irak, sekitar $ 10.000, jumlah yang dideskripsikan ayahnya sebagai “mematahkan tulang punggung”. Kemudian datang suntikan, satu seharga $ 500, yang kedua $ 400, yang ketiga $ 300. Pemindaian hari berikutnya berharga $ 1.000.

Meski demikian, keluarga itu memiliki cukup uang yang disimpan untuk menerbangkan Mustafa ke India delapan bulan kemudian, ketika kesehatannya semakin memburuk. Biaya perjalanan sekitar $ 16.000 dan tidak menghasilkan perbaikan.

Perjalanan selanjutnya ke Lebanon – satu-satunya momen Mostafa menerima perawatan yang layak, kata ayahnya – hanya mungkin setelah dermawan yang murah hati membayarnya sebagai amal. Perjalanan ini menelan biaya $ 7.000. Keluarga itu tidak sanggup mengirimnya lagi.

“Saya berada di ujung tali saya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya sumber daya,” kata Abdullah.

Obat-obatan adalah pengeluaran terbesarnya, katanya, banyak dibeli dari Lebanon karena alternatif lokal tidak seefektif itu.

Secara total, perawatan putranya menelan biaya sekitar $ 3.000 per tahun. Abdullah harus berhenti dari pekerjaan kantornya untuk mengurus Mostafa penuh waktu, beralih ke pekerjaan sampingan yang menghasilkan sekitar $ 640 hingga $ 720 sebulan.

Segalanya lebih baik di bawah Saddam, kata Abdullah. “Ada tindakan saat itu. Sekarang tidak ada yang terjadi. Tidak peduli seberapa banyak Anda menderita, tidak ada yang peduli, tidak ada yang berempati,” katanya. “Apakah negara tidak memiliki belas kasihan?”

Kementerian Kesehatan Irak beralih ke bisnis swasta untuk membantu memikul biaya perbaikan peralatan dan layanan.

Pada 2019, kementerian memberlakukan reformasi untuk memungkinkan pebisnis tanpa latar belakang medis memiliki rumah sakit. Para pejabat kesehatan memperkirakan sektor swasta bertanggung jawab untuk menambah 2.000 tempat tidur rumah sakit pada kapasitas Irak dalam enam bulan pertama tahun 2019, meningkat 4%.

Komisi Investasi Nasional (NIC) telah memperkenalkan beberapa insentif untuk memikat investasi asing. Ini termasuk keringanan pajak 10 tahun, kemampuan untuk mempekerjakan pekerja asing, pembebasan bea dan cukai, hak untuk mengembalikan modal dan keuntungan, visa lebih mudah dan proses residensi, dan tunjangan sewa tanah.

Tapi itu belum cukup. Menarik investor ke Irak tetap sulit. Ketidakstabilan keuangan dan politik Irak adalah hambatan besar. Ketika fasilitas manufaktur baru yang dibuat pemerintah untuk membuat obat kanker di Mosul dibom pada tahun 2017, gambar puing-puing menjadi pengingat yang membakar akan risiko kawasan. Tidak ada sektor perbankan yang stabil. Faksi kuat di pemerintahan memperebutkan sumber daya dan membuatnya sulit untuk menyelesaikan sesuatu.

“Tidak ada investasi asing di sektor kesehatan,” kata direktur program evakuasi medis Abdulsada. “Investasi asing membutuhkan infrastruktur. Kita kekurangan listrik, keamanan. Sektor perbankan kita tidak diperlengkapi untuk keuangan global, perbatasan kita tidak dikontrol. Ini semua adalah masalah di luar kendali kementerian.”

MENGABAIKAN SEMUA HARAPAN

Mostafa meringis kesakitan setiap beberapa menit, tetapi ia jarang mengeluarkan suara, berani seperti “singa,” seperti yang dikatakan ayahnya ketika Reuters kembali ke rumah keluarga itu pada Januari tahun ini. Bocah itu mengikuti percakapan itu dalam keheningan, sesekali menyela untuk memperbaiki penyebutan tanggal atau harga obat.

Di atasnya tergantung serangkaian potret: Mostafa mengenakan seragam sekolahnya, ketika dia bisa pergi ke sekolah dan masih memiliki rambut; dalam setelan jas dan dasi necis.

Dia tidak bisa bermain di luar, jelas ayahnya. Dia tidak bisa berolahraga. Sebaliknya, Mostafa akan tinggal di rumah bermain video game di smartphone-nya. Abdullah tidak lagi berani berharap bahwa Mostafa akan sembuh. Yang dia inginkan, katanya, sambil menangis, hampir memohon, adalah agar putranya merasa nyaman dan tidak hidup dalam kesakitan.

“Aku bahkan tidak ingin disembuhkan, atau apa pun,” kata Abdullah. “Hanya agar dia bisa tidur selama satu malam.”

Pada awal Februari, Mostafa meninggal. Fotonya belum naik di dinding rumah sakit. Hanya foto yang selamat yang ditambahkan sekarang.