MENU
mobile-logo

20:27

Jakarta – Sehari setelah dilantik, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Selasa 20 Agustus 2024, menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa poin yang menjadi perhatian Presiden terkait dengan penanganan kesehatan, termasuk penyediaan obat, tingginya harga obat di Indonesia, dan perlunya inovasi baru di bidang obat termasuk obat bahan alam.

 

Presiden, dalam pertemuan itu, menekankan perlunya kemudahan akses bagi masyarakat terhadap obat-obat esensial yang diperlukan dalam pengobatan. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan penyakit salah satunya kanker yang memberikan beban penyakit tertinggi di Indonesia. Diperlukan penanganan yang baik terhadap permasalahan terkait penyakit kanker sehingga dapat memperluas akses terapi secara komprehensif.

 

Untuk dapat menyelesaikan berbagai tantangan terkait dengan kesehatan ini, Presiden Jokowi menginstruksikan beberapa hal kepada Kepala BPOM yang baru. Instruksi yang diberikan ini termasuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait. Jokowi menginginkan ada aksi nyata segera untuk menurunkan harga obat tertentu yang masih tinggi agar terjangkau oleh masyarakat.

 

Taruna Ikrar merespons secara positif instruksi yang diberikan oleh Presiden dan akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama lintas sektor. Taruna juga menjelaskan bahwa  tingginya harga obat ini dapat dipengaruhi beberapa hal, termasuk biaya promosi atau iklan. Hal ini juga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan yang berwenang melakukan kajian dan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

“Terkait dengan inovasi yang harus dikembangkan ini Pak Presiden, inovasi banyak terlahir dari kampus-kampus sebagai hasil riset. Kami akan menjembatani inovasi yang dilakukan oleh kampus dengan industri sehingga hasil penelitian bisa direalisasikan oleh industri farmasi menjadi produk yang aman dan bermutu serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar  Taruna.

Taruna menyatakan,untuk memenuhi kebutuhan industri obat dan obat bahan alam yang diperlukan dan belum ada di Indonesia telah menjadi perhatian utama BPOM. BPOM telah memulai persiapan menuju perolehan status WHO Listed Authority (WLA) sejak November 2023 lalu. WLA ini merupakan pengakuan WHO terkait dengan level otoritas regulator obat dan makanan kelas dunia, sebuah pengakuan WHO untuk negara-negara yang memiliki kinerja advanced untuk diakui secara global.

“Apabila kita sudah mendapatkan status WLA ini, maka kita telah diakui memiliki standar yang sama dengan beberapa negara maju di dunia di antaranya Amerika, Swiss, Belgia, Prancis, Singapura, dan Korea Selatan,” ujar Taruna. Nantinya, lanjut Taruna,  pengakuan ini akan berpengaruh terhadap negara-negara di dunia. Mereka akan memberikan kepercayaan besar kepada produk Indonesia untuk memasuki pasar mereka dan bisa sebaliknya, obat inovasi akan bisa diakses langsung di Indonesia. []

POST TAGS:

11:31

Jakarta –  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Kepala BPOM RI yang baru dr. Taruna Ikrar di Istana Negara, Senin (29/8/2024). Dilantiknya Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menggantikan kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM L. Rizka Andalusia, sekaligus menjadi Kepala BPOM yang ke-7 setelah Penny K. Lukito. Pasca pelantikan, Kepala BPOM langsung hadir ke Kantor BPOM di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Kepala BPOM menyambangi fasilitas-fasilitas kerja yang terdapat di lingkungan BPOM Pusat, yaitu BPOM Command Center di Gedung Garuda; Unit Pelayanan Publik di Gedung Athena; lanjut ke lokasi Layanan BPOM Contact Center, employee corner, dan gym di Gedung Merah Putih. Kepala BPOM juga mengunjungi ruang broadcast dan Laboratorium Digital Forensik di Gedung Panacea.

Kunjungan tersebut didampingi oleh Sekretaris Utama Rita Mahyona beserta jajaran Eselon I lainnya. Sembari melakukan kunjungan, pimpinan Eselon I BPOM berdiskusi dengan Kepala BPOM mengenai fungsi dari sarana prasarana dan bisnis proses di BPOM.

Kepala BPOM juga mengunjungi BPOM Education Expo 2024 yang diselenggarakan di Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap akan terus dilaksanakan demi meningkatkan motivasi dan menggalakkan pegawai BPOM untuk menempuh jalur pendidikan setinggi-tingginya.

Pada kunjungan ke Gedung Merah Putih, Taruna Ikrar disambut oleh Kepala BPOM periode 2016–2023 Penny K. Lukito. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang employee corner dan Penny mempersilakan Kepala BPOM yang baru untuk mampir ke ruang kerjanya.

“Nanti saya akan saling berdiskusi banyak hal dengan Ibu Penny,” kata Taruna.  Niat ini disambut dengan senang hati oleh Penny.

Sesaat setelah dilantik, Taruna Ikrar memaparkan dalam sambutannya bahwa kinerja BPOM sangat kompleks, mulai dari pengawasan hulu sampai hilir, proses manufacturing, clinical practice, hingga bagaimana keluar izin edarnya dilaksanakan. Tanggung jawab yang diembannya sangat besar, yaitu terhadap 280 juta penduduk Indonesia yang mengonsumsi obat-obatan dan makanan.

“Ada 5 prioritas utama yang menjadi pointer digarisbawahi pimpinan kita, Bapak Presiden RI. Pertama, mengenai nutrisi atau makanan, kita memastikan makanan atau produk minuman dan sebagainya yang diminum rakyat itu aman sesuai dengan kandungan gizi, baik, dan sehat. Kedua, berbicara tentang obat, obat itu kan luas ada obat chemical, produk biologi, termasuk yang kita sebut fitofarmaka atau obat tradisional, itu juga harus menjadi perhatian,” paparnya.

Lebih lanjut dalam konteks obat, Taruna Ikrar akan meningkatkan koordinasi antarlembaga, antara lain dengan Kementerian kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Gizi. “Ini perlu sinkronisasi secara baik. Selain itu, perlu adanya regulasi yang baik agar harga obat dalam negeri tidak mahal dari negara tetangga. Yang bikin mahal karena bahan baku obat masih impor hampir 90%,” tuturnya lagi.

Kepala BPOM juga menyoroti perlu adanya inovasi obat-obat baru. Reformasi regulasi yang perlu disesuaikan karena menyangkut reputasi Indonesia di mata global.

“Reputasi Indonesia sangat penting karena Indonesia merupakan negara berpenduduk ke-4 terbesar di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita masih dianggap belum setara dengan negara maju. Nah! ini waktunya Indonesia membuktikan bahwa kita [BPOM] setara dengan FDA di negara-negara maju,” ujar Taruna. [pom]

POST TAGS:

19:06

Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memperketat regulasi terkait susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya. Aturan ini mencakup larangan penjualan, penawaran, pemberian potongan harga, hingga promosi iklan.

 

Regulasi tertuang dalam Pasal 33, yakni, “Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif.”

 

Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Indah Febrianti, aturan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya bertujuan mendukung program ASI eksklusif.

 

“Kebijakan larangan iklan susu formula untuk mendukung program ASI eksklusif, yang juga disesuaikan dengan rekomendasi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA),” kata  Indah,Jumat (9/8).

 

Kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif sesuai isi Pasal 33 PP Kesehatan, sebagai berikut:

1. Pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sarna, atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;

2. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah;

3. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual;

4. Penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat;

5. Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial;

6. Promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.

 

Jamin Pemberian ASI Eksklusif

Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dr. Lovely Daisy, MKM, menambahkan, pentingnya perlindungan, promosi, dan dukungan terhadap pemberian ASI sebagai salah satu cara paling efektif untuk memastikan kesehatan dan kelangsungan hidup anak.

 

Pengadopsian Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 1981 merupakan langkah penting dalam melindungi orang tua dan pengasuh dari salah satu hambatan utama dalam keberhasilan menyusui, yaitu praktik promosi produk pengganti ASI oleh industri makanan bayi.

 

“Dalam beberapa laporan pelanggaran kode etik pemasaran susu formula, masih terjadi penggunaan label yang tidak tepat, promosi di fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang mempromosikan, serta promosi silang antar-produk. Karena itu, perlu penguatan pemantauan dan penegakan sanksi,” tambah Daisy.

 

Pemberian ASI eksklusif yang dilakukan sejak anak lahir hingga berusia 6 bulan, kemudian dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun disertai dengan disertai pemberian makanan pendamping ASI (MPASI), memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan anak.

 

“Untuk itu, diperlukan aturan dan perlindungan dari promosi susu formula dalam segala bentuknya menjadi penting. Tujuannya, menjamin keberlangsungan pemberian ASI dan pemberian MPASI yang tepat,” ujar Lovely Daisy. (Sus/Kemenkes)

 

POST TAGS: