Jakarta – Sehari setelah dilantik, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Selasa 20 Agustus 2024, menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa poin yang menjadi perhatian Presiden terkait dengan penanganan kesehatan, termasuk penyediaan obat, tingginya harga obat di Indonesia, dan perlunya inovasi baru di bidang obat termasuk obat bahan alam.

Presiden, dalam pertemuan itu, menekankan perlunya kemudahan akses bagi masyarakat terhadap obat-obat esensial yang diperlukan dalam pengobatan. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan penyakit salah satunya kanker yang memberikan beban penyakit tertinggi di Indonesia. Diperlukan penanganan yang baik terhadap permasalahan terkait penyakit kanker sehingga dapat memperluas akses terapi secara komprehensif.

Untuk dapat menyelesaikan berbagai tantangan terkait dengan kesehatan ini, Presiden Jokowi menginstruksikan beberapa hal kepada Kepala BPOM yang baru. Instruksi yang diberikan ini termasuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait. Jokowi menginginkan ada aksi nyata segera untuk menurunkan harga obat tertentu yang masih tinggi agar terjangkau oleh masyarakat.

Taruna Ikrar merespons secara positif instruksi yang diberikan oleh Presiden dan akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama lintas sektor. Taruna juga menjelaskan bahwa  tingginya harga obat ini dapat dipengaruhi beberapa hal, termasuk biaya promosi atau iklan. Hal ini juga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan yang berwenang melakukan kajian dan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

“Terkait dengan inovasi yang harus dikembangkan ini Pak Presiden, inovasi banyak terlahir dari kampus-kampus sebagai hasil riset. Kami akan menjembatani inovasi yang dilakukan oleh kampus dengan industri sehingga hasil penelitian bisa direalisasikan oleh industri farmasi menjadi produk yang aman dan bermutu serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar  Taruna.

Taruna menyatakan,untuk memenuhi kebutuhan industri obat dan obat bahan alam yang diperlukan dan belum ada di Indonesia telah menjadi perhatian utama BPOM. BPOM telah memulai persiapan menuju perolehan status WHO Listed Authority (WLA) sejak November 2023 lalu. WLA ini merupakan pengakuan WHO terkait dengan level otoritas regulator obat dan makanan kelas dunia, sebuah pengakuan WHO untuk negara-negara yang memiliki kinerja advanced untuk diakui secara global.

“Apabila kita sudah mendapatkan status WLA ini, maka kita telah diakui memiliki standar yang sama dengan beberapa negara maju di dunia di antaranya Amerika, Swiss, Belgia, Prancis, Singapura, dan Korea Selatan,” ujar Taruna. Nantinya, lanjut Taruna,  pengakuan ini akan berpengaruh terhadap negara-negara di dunia. Mereka akan memberikan kepercayaan besar kepada produk Indonesia untuk memasuki pasar mereka dan bisa sebaliknya, obat inovasi akan bisa diakses langsung di Indonesia. []