Stunting, persoalan nasional yang harus diselesaikan dengan melibatkan seluruh pihak karena penyebabnya sangat kompleks: dari soal gizi hingga pernikahan dini. (sumber infografis: Antara)
Bogor – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kepada para pimpinan daerah bahwa untuk mencegah stunting hal utama dilakukan adalah dengan intervensi spesifik pada ibu sejak remaja dan intervensi spesifik pada anak di usia 6 bulan sampai 24 bulan. Menkes menyampaikan itu pada pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Selasa (17/1).
“Saya pesannya cuman dua yaitu intervensi spesifik pada ibu sejak remaja dengan memberikan tablet tambah darah dan pada anak usia 6 sampai 24 bulan dengan memberikan protein hewani pada MPASI,” ujar Menkes Budi.
Menkes menjelaskan stunting merupakan kurang gizi yang mengakibatkan rendahnya IQ anak sebesar 20% di bawah rata-rata. Dengan demikian jika dilihat dari sudut pandang pendapatan daerah, apabila SDM di suatu daerah memiliki IQ rendah maka pendapatan daerah akan rendah juga.
Karena masalahnya adalah jika seseorang dengan intelektual rendah maka dia tidak bisa bekerja dengan profesi yang lebih tinggi yang menghasilkan income yang juga lebih tinggi.
“Jadi kalau kita mau maju, pendapatannya tinggi, jangan sampai stunting. Karena kalau stunting itu intelektualnya 20% lebih rendah,” ucap Menkes Budi.
Untuk mencegah stunting, lanjut Menkes, yang paling penting mesti intervensi spesifik jangan sampai ibu di usia remaja mengalami anemia. Intervensinya dengan memberikan tablet tambah darah dan memastikan tablet tersebut diminum. Upaya lain yang juga penting adalah dengan memberikan protein hewani melalui MPASI sejak anak usia 6 sampai 24 bulan.
“Makanan tambahan ini saya sampaikan bukan biskuit tapi makan yang mengandung protein hewani bisa ikan, bisa ayam, bisa daging sapi, yang paling gampang adalah telur,” kata Menkes Budi.
Ia menekankan, kalau anak sudah stunting itu sudah telat. Jadi jangan tunggu sampai stunting.
“Caranya adalah jika berat badan anak tidak naik maka harus langsung kirim ke Puskesmas untuk diintervensi dan diberi makanan tambahan selama 14 hari,” kata Menkes Budi. [kes]
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi RSUD Haji Surabaya yang mampu mengintegrasikan sistem teknologi informasi (IT) ke SatuSehat. Pernyataan tersebut diucapkan Budi saat mengunjungi RSUD Haji. Menkes menyatakan ingin melihat sistem IT yang terintegrasi dengan SatuSehat. Integrasi itu membuat RSUD Haji setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar vertikal milik Kemenkes.
“Jadi, saya ingin lihat itu sebenarnya. Saya kagum karena ini (integrasi ke SatuSehat) dibikin oleh tenaga-tenaga dari RS Haji sendiri,” ujar Menkes Budi, Sabtu (13/1/2024).
Rumah Sakit Haji sudah mengintegrasikan datanya di bagian rawat jalan. Dengan demikian, data kunjungan, data diagnosa, dan tanda-tanda vital pasien sudah terintegrasi ke SatuSehat.
Pada 2024 ini, RS Haji akan mengintegrasikan data kefarmasian mulai dari resep obat dan penjualan obatnya. Saat ini, progres integrasi data kefarmasian itu sedang proses pemetaan atau mapping. Ke depan, RS Haji juga akan mengintegrasikan layanan radiologi dan layanan kesehatan lainnya.
Setelah melihat infrastruktur dan fasilitas di RS Haji, Menkes Budi berharap Kemenkes dapat membantu memodernisasi suatu hari nanti. Namun, ia menilai harus ada peningkatan dari sisi pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum dan khususnya jemaah haji.
“Tetap harus bisa meningkatkan layanan untuk masyarakat umum, dan Rumah Sakit Haji ini harus memastikan bahwa jemaah haji kita tuh sehat, karena kematian dari jemaah haji Indonesia itu paling tinggi daripada jemaah haji dari semua negara di dunia,” kata Menkes Budi.
Menurut dia, banyaknya jumlah kematian jemaah haji Indonesia disampaikan langsung oleh menteri kesehatan Arab Saudi kepadanya. Jika kondisi ini terus berlangsung, kuota jumlah jemaah haji dari Indonesia kemungkinan akan dikurangi.
“Kita harus memperbaiki itu, gimana caranya semua rumah sakit harus bisa memastikan bahwa sebelum mereka (jemaah haji) berangkat posisinya harus sehat,” kata Menkes Budi. [sab]
Jakarta–BPOM kembali menerima penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 untuk Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia pada momen Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Selasa (19/12/2023).
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) merupakan proses penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang secara tahunan rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Monev KIP dilakukan untuk mengukur kepatuhan, menilai konsistensi, serta mengevaluasi implementasi badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Terdapat 6 indikator sebagai dasar monev KIP, yaitu (1) kualitas informasi; (2) jenis informasi; (3) pelayanan informasi; (4) komitmen organisasi; (5) sarana prasarana; dan (6) digitalisasi.
Setiap tahun, BPOM berpartisipasi dalam monev KIP dan telah memperoleh predikat Informatif sejak tahun 2020 sampai 2022. BPOM menjadi badan publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh nilai tertinggi dari sebanyak 32 badan publik yang lolos tahap uji publik pada monev KIP tahun ini. Nilai yang diperoleh BPOM adalah sebesar 98,14 berdasarkan penilaian dari pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), presentasi uji publik, dan visitasi yang telah dilakukan pada 13 Desember 2023.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya memaparkan, tahun ini terdapat 263 badan publik yang submit Self-Assessment Questionnaire (SAQ) ke KI Pusat. Pengisian SAQ ini menjadi komponen utama dalam proses penilaian Monev KIP. “Hanya 195 yang dinyatakan lolos ke tahap uji publik, yakni badan publik yang memiliki passing grade nilai SAQ di atas 60,” papar Donny.
Penghargaan yang diterima BPOM kembali di tahun ini menunjukkan bahwa BPOM telah menerapkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, sebagai aturan yang diacu dalam pengelolaan layanan informasi publik sesuai dengan perkembangan regulasi terkini. Ke depannya diharapkan BPOM akan terus terpacu secara konsisten menerapkan asas keterbukaan informasi publik di setiap pelayanan publik yang dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. [BPPOM]