Jakarta- Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan vaksin Gotong Royong tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis. Alasan Timboel, karena kedua program itu menggunakan merk berbeda. Sebelumnya, Pemerintah menyatakan akan ada vaksinasi berbayar yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kimia Farma.

“Kalau vaksinasi gotong royong itu seperti Sinopharm yg diimpor oleh BUMN. Sinopharm nggak dibolehkan untuk vaksinasi program, sehingga Pemerintah tidak mengorder Sinopharm. Tentunya produsen vaksin ada juga yang menjual vaksin ke swasta, bukan ke Pemerintah, nah ini yang bisa membantu percepatan supply vaksin di Indonesia,” ujar Timboel Selasa, 13 Juli 2021.  Jadi, ujarnya, yang  dibolehkan untuk vaksinasi program adalah seperti Sinovac, Pfizer, Astrazeneca. Dengan demikian, ujarnya,  vaksinasi Gotong Royong tidak mengganggu vaksinasi program, namun kehadiran vaksinasi Gotong Royong hanya untuk percepatan vaksinasi. “Itu sifatnya optional  saja,” ujarnya.

Timboel menunjuk dasar hukum vaksinasi Gotong Royong adalah pasal 60 ayat 2 UU penanganan bencana, yaitu partisipasi masyarakat. “Argumen yang menyatakan  kalau mau nyaman ya pakai aja vaksinasi Gotong Royong yang berbayar, ujarnya, adalah  argumen yang salah,” ujarnya. Menurut dia, Pemerintah harus memastikan pemberian vaksinasi Program juga dengan  nyaman dengan menghindari penyebaran covid di tempat vaksinasi.

Timboel menceritakan pengalamannya. “Kemarin saya antar anak vaksinasi di sebuah sekolah SMA. Ramainya minta ampun, sepertinya tidak ada manajemen antrean yang bisa memastikan peserta vaksinasi tidak berkerumun. Selain itu waktunya pun bisa 1 – 1.5 jam dikumpulkan di lantai 2. Sudah ngumpul, waktunya lama lagi, ini beresiko,” katanya.

Menurut dia,  narasi yang dibangun untuk memilih vaksinasi Gotong Royong atau Program adalah merk vaksinasinya saja, tidak boleh menawarkan vaksinasi Gotong Royong karena kenyamanan. Pemerintah harus  memastikan vaksinasi program dengan nyaman, manajemen antrean harus diperbaiki dengan benar-benar mematuhi 5M supaya tidak menjadi tempat penyebaran Covid.

“Persoalan vaksinasi gotong royong itu kan hanya masalah harganya yang relatif mahal. Kalau mau jujur, sebenarnya Vaksinasi Gotong Royong itu kan untuk perusahaan yang akan diberikan ke para pekerjanya, itu diatur di Permenkes No. 10 tahun 2021,” kata Timboel. “Masalahnya,  dari begitu banyaknya perusahaan yang komit ikut tapi hanya sedikit yang mau beli vaksin Gotong Royong,” lanjutnya. “Karena nggak laku dan vaksin Sinopharm yg sudah diimpor 1.5 juta tidak bisa dipakai untuk vaksinasi progran maka BUMN yg mengimpor merasa rugi kalau tidak terjual,” ujarnya lagi.

Untuk solusinya, ujarnya, makanya dikeluarkan revisi Permenkes menjadi Permenkes No. 19 tahun 2021 yang membolehkan menjual vaksinasi gotong royong ke individu, agar laku terjual. “Saya duga kalau pun dibuka ke individu masyarakat umum namun harganya masih mahal maka vaksin Gotong Royong akan tidak  diminati,” ujarnya. Karena itu ia menyarankan kan harga vaksinasi Gotong Royong diturunkan menjadi 100 – 150 ribu rupiah.