MENU
mobile-logo

09:34

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP). Hasilnya, dalam enam tahun terakhir jumlah SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi meningkat 3,2 kali lipat. Capaian tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Konvokasi dan Inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7).

Menurut Menkes Budi, ketersediaan alat kesehatan berteknologi tinggi di berbagai daerah tidak akan optimal dalam menyelamatkan pasien serangan jantung apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga ahli. “Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya,” kata Menkes Budi.

Berdasarkan data Kemenkes, akselerasi pemenuhan sumber daya manusia (SDM) menunjukkan hasil yang signifikan. Pada 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 414 dokter pada 2026, atau bertambah 315 orang. Menkes Budi menyebut capaian ini sebagai akselerasi pemenuhan dokter spesialis tercepat dibandingkan kelompok spesialis lainnya.

Untuk mempercepat peningkatan kompetensi, Kemenkes juga secara rutin mengirim dokter spesialis mengikuti program fellowship jantung di luar negeri. Hingga saat ini, sebanyak 98 dokter telah dikirim ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 58 dokter telah menyelesaikan pendidikan dan kembali mengabdi di Indonesia. Dalam waktu dekat, 10 dokter SpJP tambahan juga akan diberangkatkan.

Meski akselerasi terus berjalan, tantangan pemenuhan kebutuhan dokter jantung masih besar. Berdasarkan proyeksi tahun 2026, Indonesia membutuhkan 6.801 dokter SpJP. Sementara itu, jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 1.639 dokter, sehingga masih terdapat defisit sebanyak 5.162 dokter. Selain jumlah yang masih terbatas, pemerataan tenaga spesialis juga menjadi tantangan. Sebanyak 63,8 persen dokter SpJP masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Renan Sukmawan menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter harus diiringi dengan kualitas yang setara. Saat ini, program studi spesialis jantung di Indonesia telah berkembang dari dua menjadi 18 program studi berbasis universitas dan rumah sakit.

“Bagi kami di Kolegium Jantung, jalur pendidikan mana pun yang ditempuh tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah kualitas lulusannya harus sama melalui ujian nasional (board examination), demi melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri,” tegas Renan.

Renan juga menekankan pentingnya menjaga etika profesi agar setiap tindakan medis benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik pasien. Ketepatan diagnosis dan terapi menjadi kunci untuk mencegah tindakan medis yang tidak diperlukan sekaligus memastikan anggaran BPJS Kesehatan digunakan secara efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PERKI Ade Median Ambari, yang pada kesempatan tersebut mengukuhkan 79 dokter SpJP baru, berpesan agar seluruh lulusan menjaga marwah profesi dengan berpegang pada prinsip evidence-based medicine.

Hal itu juga ditekankan Menkes Budi. Menurutnya, profesionalisme merupakan fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.

“Profesi ini akan hilang maknanya kalau masyarakat kehilangan kepercayaannya. Once the trust of the people is gone, then our profession juga hilang,” tuturnya.

Kemenkes bersama Kolegium dan PERKI berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dalam pemerataan layanan jantung di Indonesia. Langkah strategis yang disiapkan meliputi pelatihan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer, percepatan pemenuhan dokter spesialis intervensi di daerah yang masih kosong, hingga penguatan layanan lanjutan seperti pemasangan alat pacu jantung (pacemaker) dan terapi aritmia di tingkat provinsi. [AM/Kemenkes]

 

POST TAGS:

10:19

Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berhasil menarik investasi asing berskala raksasa di sektor hilirisasi industri kesehatan. Sepanjang 2026, pemerintah mengamankan komitmen mega investasi dari perusahaan asal Jepang, Takeda, untuk membangun pabrik produk turunan plasma darah.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan langkah strategis ini merupakan perwujudan Pilar ke-3 Transformasi Kesehatan, yakni Ketahanan Kesehatan. Percepatan hilirisasi ini didorong oleh krisis yang terjadi saat pandemi COVID-19, di mana Indonesia mengalami kelangkaan parah alat pelindung diri (APD), masker, reagen PCR, vaksin, hingga obat-obatan esensial akibat ketergantungan pada produk impor.

“Di masa pandemi, masyarakat sangat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan obat-obatan esensial kategori Plasma Derived Products (PDP) seperti Albumin, IVIG, Faktor-8, dan Faktor-9,” kata  Menkes Budi melalui siaran pers yang disampaikan di Jakarta, Kamis (16/7).

PDP merupakan obat penunjang daya tahan tubuh dan pembekuan darah. Obat ini diproduksi melalui proses hilirisasi pemisahan (fraksionasi) plasma dari darah manusia.

“Sebagai negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, kita sebenarnya memiliki sumber daya bahan baku darah yang sangat melimpah untuk diolah secara mandiri menjadi PDP. Ini yang sedang kita hilirisasi,” tegasnya.

Untuk merealisasikan kemandirian tersebut, Kemenkes telah merelaksasi regulasi terkait pembangunan pabrik plasma sejak 2023. Kebijakan ini menarik minat perusahaan biofarmasi asal Korea Selatan, SK Plasma, yang bermitra dengan Lembaga Pengelola Investasi /Indonesia Investmen Authority (INA) pada 2024.

Pabrik SK Plasma yang menelan investasi USD 300 juta dengan kapasitas produksi 600.000 liter per tahun tersebut telah rampung dibangun pada 2026 ini. Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2027, setelah mengantongi izin edar dan operasional dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Keberhasilan iklim investasi tersebut disusul oleh masuknya Takeda, salah satu produsen PDP terbesar di dunia, sebagai investor pabrik plasma kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi yang lebih masif.

Selain industri plasma darah, lompatan kemandirian juga terwujud di penyediaan vaksin. Kemenkes telah mendorong operasional dua pabrik vaksin dalam negeri berskala besar, yakni PT Etana Biotechnologies Indonesia dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Khusus PT Biotis, pabrik ini juga mengembangkan Vaksin Merah Putih yang merupakan hasil penelitian murni anak bangsa.

“Melalui Transformasi Ketahanan Kesehatan, kita tidak sekadar belajar dari krisis, tetapi bertindak nyata membenahinya.

Lewat berdirinya fasilitas produksi dari Etana, Biotis, SK Plasma, dan Takeda, kita pastikan ketersediaan obat dan vaksin rakyat ke depan akan selalu aman, terjangkau, dan diproduksi di negeri sendiri,” ujar Menkes Budi. [AM}

 

POST TAGS:

19:37

Jakarta – Cara pandang terhadap obesitas harus segera diubah. Kondisi kelebihan berat badan kini bukan lagi sekadar persoalan estetika atau penampilan, melainkan penyakit kronis yang menjadi pintu masuk utama berbagai komplikasi serius, terutama diabetes melitus tipe 2.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa obesitas harus dikelola melalui tata laksana medis yang tepat. Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis, obesitas secara konsisten masuk dalam lima besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia.

“Berbicara tentang obesitas berarti berbicara tentang perubahan metabolisme tubuh. Dengan mengendalikan dan menurunkan angka obesitas, kita secara langsung dapat mencegah komplikasi lanjutan, seperti menurunkan angka kasus diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung,” ujar Dante dalam peluncuran inovasi medis terbaru di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Dante mengungkapkan, hasil studi genetik dalam negeri menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki bakat atau gen diabetes. Namun, aktif atau tidaknya gen tersebut sangat bergantung pada gaya hidup sehari-hari. Risiko penurunan penyakit ini juga semakin meningkat akibat faktor keturunan yang semakin kuat.

“Jika hanya salah satu orang tua yang mengidap diabetes, risiko anak terkena diabetes masih di bawah 10 persen. Namun, jika kedua orang tua menyandang diabetes, risiko anak meningkat drastis menjadi 20 hingga 30 persen pada usia yang jauh lebih muda. Kurva risikonya naik tajam,” paparnya.

Kondisi tersebut tecermin dari hasil survei kesehatan di Jakarta yang menunjukkan prevalensi diabetes telah mencapai 12,8 persen, atau setara dengan satu dari delapan penduduk Jakarta. Ironisnya, dari angka tersebut, baru sekitar 3 persen yang telah terdiagnosis. Sementara itu, sekitar 9,8 persen lainnya baru mengetahui dirinya mengidap diabetes saat mengikuti survei karena sebelumnya tidak merasakan gejala apa pun.

Menjaga berat badan melalui modifikasi gaya hidup, seperti pengaturan pola makan dan olahraga, diakui bukan hal yang mudah. Data klinis menunjukkan tingkat keberhasilan diet mandiri dalam jangka panjang hanya sekitar 5 persen. Di sisi lain, operasi bariatrik masih terkendala biaya yang tinggi dan hanya diperuntukkan bagi kondisi medis tertentu.

“Di antara diet mandiri dan operasi bariatrik terdapat celah yang perlu diisi. Di sinilah pentingnya kehadiran inovasi obat-obatan medis terbaru untuk menjembatani kebutuhan tersebut,” lanjut Dante, yang juga menjabat Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI).

Spesialis Endokrinologi dari Persatuan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), Prof. Em Yunir, menambahkan bahwa prevalensi diabetes di Indonesia saat ini berkisar antara 11,5 hingga 11,7 persen.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam penanganan diabetes adalah penyakit ini jarang berdiri sendiri. Diabetes umumnya disertai berbagai penyakit penyerta (komorbid), seperti dislipidemia dan hipertensi, yang dapat memicu kerusakan organ, termasuk gagal ginjal.

Hadirnya inovasi pengobatan baru, seperti zat tirzepatide, diharapkan menjadi angin segar karena mampu bekerja secara menyeluruh dengan meniru dua hormon alami tubuh yang mengatur pusat rasa lapar di otak. Dengan mekanisme tersebut, pasien akan merasa kenyang lebih cepat dan lebih lama sehingga asupan kalori berkurang secara alami.

“Cukup dengan satu jenis pengobatan, berbagai masalah dapat ikut terkendali. Tidak hanya menurunkan kadar gula darah dengan sangat baik, tetapi juga menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil kolesterol, hingga membantu menurunkan berat badan secara signifikan,” jelas Em Yunir.

Meskipun inovasi medis terus berkembang, perubahan gaya hidup sehat melalui olahraga teratur dan pengaturan pola makan tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam upaya mencegah dan mengendalikan obesitas maupun diabetes. (Kemenkes)

 

POST TAGS: