Jakarta – Badan POM secara resmi menerbitkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Obat Paxlovid tablet salut selaput sebagai obat COVID-19, setelah sebelumnya menerbitkan EUA untuk antivirus Favipiravir dan Remdesivir (2020), antibodi monoklonal Regdanvimab (2021), serta Molnupiravir (2022). Tambahan jenis antivirus untuk penanganan COVID-19 yang memperoleh EUA ini menjadi salah satu alternatif penatalaksanaan COVID-19 di Indonesia.

 

Paxlovid merupakan terapi antivirus inhibitor protease SARS-CoV-2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Pfizer. “Paxlovid yang disetujui berupa tablet salut selaput dalam bentuk kombipak, yang terdiri dari Nirmatrelvir 150 mg dan Ritonavir 100 mg dengan indikasi untuk mengobati COVID-19 pada orang dewasa yang tidak memerlukan oksigen tambahan dan yang berisiko tinggi terjadi progresivitas menuju COVID-19 berat,” papar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

 

“Adapun dosis yang dianjurkan adalah 300 mg Nirmatrelvir (dua tablet 150 mg) dengan 100 mg Ritonavir (satu tablet 100 mg) yang diminum bersama-sama dua kali sehari selama 5 (lima) hari,” kata Penny.

 

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, secara umum pemberian Paxlovid aman dan dapat ditoleransi. Efek samping tingkat ringan hingga sedang yang paling sering dilaporkan pada kelompok yang menerima obat adalah dysgeusia (gangguan indra perasa) (5,6%), diare (3,1%), sakit kepala (1,4%), dan muntah (1,1%) dengan angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menerima plasebo (berurutan 0,3%; 1,6%; 1,3%; dan 0,8%).

 

Dari sisi efikasi, hasil uji klinik fase 2 dan 3 menunjukkan Paxlovid dapat menurunkan risiko hospitalisasi atau kematian sebesar 89% pada pasien dewasa COVID-19 yang tidak dirawat di rumah sakit dengan komorbid (penyakit penyerta), sehingga berisiko berkembang menjadi parah. Komorbid yang berkaitan dengan peningkatan risiko ini seperti lansia, obesitas, perokok aktif, riwayat penyakit jantung, diabetes, atau gangguan ginjal.

 

Kepala Badan POM mengapresiasi kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak terkait, yaitu Tim Ahli Komite Nasional Penilai Obat serta asosiasi klinisi yang telah mengkaji secara intensif hingga disetujuinya EUA Obat Paxlovid tablet salut selaput. Selanjutnya, Badan POM bersama Kementerian Kesehatan akan terus memantau keamanan penggunaan Paxlovid di Indonesia.

 

Menurut Penny Badan POM melakukan pengawasan terhadap rantai pasokan Paxlovid agar keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar dapat dipertahankan, serta mencegah penggunaannya secara ilegal. Untuk mencegah peredaran obat secara ilegal, Badan POM melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dari hulu hingga hilir. Rangkaian dimulai dari pengawasan pemasukan Bahan Baku Obat (BBO), pengawasan sarana produksi obat melalui pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), pengawasan di sarana distribusi obat melalui pemenuhan aspek Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB), melakukan sampling, dan pengujian terhadap produk obat yang beredar, serta melakukan sosialisasi/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan obat ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas dan hindari mengonsumsi obat-obat ilegal. Pastikan hanya membeli obat yang telah memiliki nomor izin edar. Belilah obat di sarana resmi,” kata Penny. (Bpom)

 

POST TAGS:

Jakarta- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meresmikan penggunaan BioColoMelt-Dx di RS Kanker Dharmais, Jakarta, Selasa, 19 Juli lalu. BioColoMelt-Dx merupakan alat  diagnostik molekuler untuk mendeteksi kelainan genetik yang terjadi pada pasien kanker kolorektal.

 

Hasil pemeriksaan BioColoMelt-Dx berupa informasi profil mutasi kanker yang dapat digunakan oleh dokter atau tenaga medis lainnya untuk menentukan jenis obat yang memberikan respon terapi paling optimal pada pasien kanker kolorektal tersebut. Alay ini juga dapat digunakan untuk penapisan (screening) Lynch syndrome, kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap berbagai macam kanker.

 

Kanker terjadi karena adanya mutasi dari DNA seseorang. Dalam perjalanan hidup manusia  DNA itu bisa berubah dan itu yang memicu kanker.

 

”Untuk melihat perubahan DNA itu diperlukan PCR. Itu teknologi yang sederhana, lebih murah alatnya seperti BioColoMelt-Dx. Dengan teknologi ini bisa mendeteksi perubahan DNA di posisi-posisi tertentu. Kalau kita sudah tahu perubahan DNA nya apa, kita tahu persis kankernya kanker apa dan di mana sehingga pengobatannya bisa lebih cepat dan tepat,” kata Menkes Budi.

 

Kanker kolorektal merupakan sebutan lain untuk kanker yang menyerang usus besar (kolon), rektum, ataupun keduanya. Berdasarkan data WHO tahun 2018, kanker kolorektal menempati peringkat ketiga dunia untuk jenis kanker yang paling umum terjadi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Globocan tahun 2020, kanker kolorektal menduduki peringkat keempat kanker dengan kasus baru terbanyak di Indonesia.

 

Setidaknya terdapat 35 ribu jumlah pasien yang terdiagnosis kanker kolorektal setiap tahunnya, dan 35% di antaranya menyerang penduduk Indonesia yang berusia produktif (di bawah 40 tahun). Sedangkan angka kematian di Indonesia mencapai 6,7 dari 100 ribu kasus.

 

Produk BioColomelt-Dx merupakan inovasi hasil kolaborasi Bio Farma dan PathGen yang melibatkan berbagai industri, instansi penelitian dan pendidikan, seperti dengan Universitas Nottingham Inggris, dan memiliki Lab pengembangan di Indonesia (Lab LIPI dan BRIN).

 

Sebelum diluncurkan  BioColomelt-Dx divalidasi i beberapa rumah sakit, antara lain, RS Dharmais, RS Sardjito dan UGM, RSCM, dan FKUI. (sumber: Kemenkes)

 

 

POST TAGS:

Jakarta – Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Dokter M. Tsani Musyafa menegaskan, Rumah Sakit Ciawi akan membayar kewajibannya kepada para vendor. Tsani menyatakan ia memang mendapat informasi pihak BPJS (Badan Pengelola Jamisan Sosial) Kesehatan belum sepenuhnya membayar kekurangan untuk Rumah Sakit Ciawi. Jika pembayaran dari BPJS sudah dilakukan, maka pembayaran untuk para vendor segara dilakukan. “Rumah Sakit akan membayarkan apa yang sudah dibayarkan BPJS,” katanya. Tsani sejak April lalu tidak lagi menjabat direktur RSUD Ciawi. Ia digantikan pejabat sementara, Dr Yukie Meistisia,

 

Sebelumnya  sumber Fokussehatnews menyebut ada sejumlah vendor yang selama ini bekerja sama dengan RS Ciawi hingga kini belum  dibayar hak-haknya. “Ada yang bahkan lebih dari setahun,” ujar sumber ini. Layaknya banyak rumah sakit lain, demi memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan, RSUD Ciawi menggandeng pihak ke tiga untuk memfasilitasi sejumlah kebutuhan rumah sakit. Kebutuhan itu beranekan ragam, dari peralatan non medis  hingga peralatan operasi. Kerja sama ini lazim dan biasanya melalui nota kesepakatan. Tentu dalam hal ini pihak vendor juga memiliki kewajiban untuk membayar karyawan mereka atau kepada pihak lainnya lagi.

 

Kepada media ini, saat dihubungi, sebuah perusahaan yang selama ini membantu RSUD Ciawi dalam peralatan operasi jantung  mengakui hak mereka memang belum dibayar oleh RSUD Ciawi. Ketika ditanya apakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah, salah seorang pimpinan perusahaan ini mengangguk. “Kami mengharap dibayar segera,” katanya. Cath Lab mereka  yang berada di RSUD Ciawi selama ini dipakai untuk pasien BPJS.

 

Menurut Tsani sebelumnya ada sejumlah faktor yang mempengaruhi persoalan pembayaran dari BPJS ini, antara lain, status dispute dan kedaluarsa. Tapi kini, ujarnya,  pembayaran vendor sudah disesuaikan dengan pembayaran BPJS.  Saat ini, kata Tsani, sistem pembayaran BPJS dapat diintegrasikan dengan para user yaitu melalui sitem kinerja. “Jadi yang dibayarkan oleh BPJS, bagian dari vendor langsung dibayarkan,” ujarnya.

 

Beberapa anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Komisi yang membawahi bidang kesehatan, mengaku terkejut bahwa Rumah Sakit Ciawi masih memiliki “utang” hingga miliar rupiah kepada vendor. “Saya baru tahu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Mu’ad Khalim. [les]

POST TAGS: