Yogyakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya ketahanan pangan di Indonesia dalam kegiatan Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial, Selasa (22/10/2024). Di hadapan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha,  Taruna Ikrar menyoroti peran vital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan dalam mendukung perekonomian nasional dan mewujudkan swasembada pangan.  “UMKM adalah modal penting dalam memajukan bangsa dan mencapai swasembada pangan,” ujar Taruna.

Forum koordinasi ini digelar dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi pangan olahan nusantara dengan tahap sterilisasi pada proses produksinya. Pangan olahan yang dimaksud seperti gudeg, rendang, empal gentong, sate rembiga, dan pempek dalam kemasan kaleng atau pouch.

Produk pangan kemasan steril ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas akses pasar hingga ke tingkat ekspor, baik antarprovinsi, antarnegara, maupun antar benua. Pandemi COVID-19 turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk pangan dalam kemasan praktis ini. Namun, untuk memastikan produk tetap aman dan berkualitas, BPOM mewajibkan penggunaan teknologi sterilisasi komersial.

Teknologi sterilisasi ini penting untuk memperpanjang masa simpan produk. Teknologi ini juga dapat meningkatkan keamanan pangan, kualitas, dan nilai jual produk. Terkait hal ini, BPOM telah menetapkan berbagai persyaratan ketat terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) serta kewajiban pemenuhan kecukupan panas dalam proses sterilisasi.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pangan steril komersial memainkan peran penting dalam menjaga kualitas pangan olahan Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. “Perlu dipahami bahwa ada risiko keamanan pangan yang tinggi, jika proses sterilisasi komersial tidak dilakukan dengan sempurna,” terang Taruna Ikrar dalam sambutannya saat membuka forum koordinasi.

Meski regulasi ini ketat, BPOM berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMK pangan olahan melalui pengawalan dan fasilitasi serta pembinaan intensif meliputi audit dan supervisi sarana UMK. BPOM juga bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengembangkan pedoman proses sterilisasi generik agar UMK dapat dengan mudah melakukan proses sterilisasi sesuai standar.

Pada kesempatan ini, BPOM bersama dengan berbagai pemangku kepentingan melakukan penandatanganan Komitmen Kolaborasi Penguatan UMK Pangan Steril Komersial. Penandatanganan dilakukan antara Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM; Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian; Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Badan Standardisasi Nasional (BSN); Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI); Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI); Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor; dan Asosiasi Pangan Steril Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui forum ini, diharapkan angka pangan steril komersial yang memperoleh nomor izin edar (NIE) BPOM akan terus meningkat dan membuka peluang tumbuhnya UMK baru. Saat ini baru 358 produk pangan steril komersial yang memperoleh NIE dari 7.526 sarana produksi pangan dengan skala UMK termasuk UMK pangan steril komersial. Dari sejumlah sarana ini, BPOM telah mendampingi 41 UMK pangan steril komersial dengan produk kuliner tradisional.

Taruna Ikrar menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional. “Pangan adalah kebutuhan mendasar, dan di era sekarang, kita harus mampu memenuhinya secara mandiri. Salah satu langkah konkret yang kami lakukan adalah dengan mendorong penguatan UMKM pangan, termasuk melalui teknologi pangan steril komersial,” tambahnya. (BPPOM)